PSPK – 23 April 2026 | Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) tahun 2026 menyaksikan lebih dari 870 ribu peserta bersaing untuk 260 ribu kursi di perguruan tinggi negeri. Di balik kompetisi sengit tersebut, praktik perjokian kembali mengemuka dengan modus yang lebih terstruktur dan jaringan sindikat yang berlapis.
Motif utama pelaku
- Persaingan jurusan bergengsi – Calon mahasiswa yang mengincar program seperti Kedokteran cenderung mencari jalan pintas karena kuota sangat terbatas.
- Keuntungan ekonomi – Joki dibayar oleh sindikat yang menyiapkan persyaratan minimal, termasuk IPK dan pengalaman les atau try out.
- Struktur sindikat – Koordinator di tingkat atas mengatur alur kerja, sementara joki tidak saling mengenal demi meminimalisir jejak.
Modus operandi yang terdeteksi
- Strategi datang terlambat – Pelaku tiba mendekati waktu ujian dengan harapan pengawas lengah, memanfaatkan kebijakan pusat yang memperbolehkan masuk sebelum sesi dimulai.
- Manipulasi foto dengan AI – Gambar wajah di dokumen diubah menggunakan kecerdasan buatan sehingga kesamaan visual mencapai 95 persen.
- Identitas ganda lintas tahun – Satu foto dipakai dengan nama berbeda pada dua periode UTBK, sehingga sulit terdeteksi tanpa pencocokan data historis.
- Pemalsuan dokumen – KTP, ijazah, dan barcode peserta diproduksi secara palsu untuk menembus verifikasi.
Kasus di tiga universitas
Di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), joki berusia 23‑24 tahun terdeteksi lewat sistem face recognition yang menunjukkan perbedaan wajah meski foto tampak mirip. Setelah ujian selesai, ia diamankan dan diserahkan ke kepolisian.
Di Universitas Airlangga (Unair), nama terdaftar tidak muncul pada hari ujian karena pelaku menghindari konfrontasi setelah identitasnya terungkap melalui laporan media.
Di UPN Veteran Jawa Timur (UPNVJT), modus datang terlambat berhasil diidentifikasi karena pengawas mencatat perbedaan wajah saat pemeriksaan akhir.
Sanksi administratif dan ancaman pidana
- Diskualifikasi permanen dari UTBK 2026.
- Daftar hitam seumur hidup untuk semua jalur seleksi PTN.
- Pencoretan dari proses SNPMB.
- Pemecatan dan pelaporan hukum bagi panitia yang terlibat.
Secara pidana, pelaku dapat dijerat Pasal 263 KUHP (kecurangan ujian), Pasal 378 KUHP (penipuan), serta Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (2) UU ITE yang mengatur akses tanpa hak dan pengubahan data elektronik. Ancaman hukuman dapat mencapai enam tahun penjara.
Langkah pencegahan ke depan
Panitia SNPMB memperkuat verifikasi biometrik, menambahkan pemantauan data lintas tahun, serta meningkatkan koordinasi dengan aparat kepolisian. Prosedur body checking dan verifikasi dokumen kini diberlakukan secara ketat di semua pusat ujian.
Dengan penindakan tegas dan sistem pengawasan yang terus diperbaharui, diharapkan praktik joki UTBK dapat ditekan dan integritas seleksi nasional terjaga.
