PSPK – 22 April 2026 | Sidang dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim kembali menjadi sorotan tajam pada 20‑21 April 2026. Pada persidangan tersebut, tim hukum Nadiem menghadirkan tiga eksekutif senior Google secara daring dari Singapura tanpa koordinasi resmi dengan Kejaksaan Agung. Kejadian ini memicu protes keras dari jaksa penuntut umum yang menilai langkah itu melanggar prosedur KUHAP dan menimbulkan risiko diplomatik.
Latar Belakang Kasus Chromebook
Pengadaan Chromebook untuk program digitalisasi pendidikan dimulai pada 2019 dan berlanjut hingga 2022. Pemerintah mengalokasikan dana miliaran rupiah untuk membeli ribuan unit laptop yang diharapkan mempercepat transformasi belajar daring. Namun, sejumlah indikasi penyimpangan dalam proses tender mengarah pada penyelidikan tipikor yang kini menjerat Nadiem Makarim sebagai tersangka utama.
Protes Jaksa Terhadap Kehadiran Tanpa Izin
Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkapkan bahwa kehadiran tiga petinggi Google—yang mewakili divisi edukasi, kebijakan publik, dan kepatuhan—dilakukan tanpa pemberitahuan resmi kepada pihak penyidik. Menurut JPU, tindakan tersebut menyalahi Pasal 65 KUHAP yang mengatur prosedur pemanggilan saksi, khususnya yang berasal dari luar negeri. Selain itu, JPU menyoroti bahwa kesaksian daring tidak diawasi oleh otoritas hukum setempat, sehingga menimbulkan keraguan atas keabsahan sumpah dan keterangan yang diberikan.
Reaksi Tim Hukum Nadiem dan Pihak Google
Tim hukum Nadiem berargumen bahwa jadwal padat para eksekutif Google membuat kehadiran fisik tidak memungkinkan. Mereka menekankan bahwa saksi telah memberikan pernyataan secara virtual dengan dukungan teknologi enkripsi yang menjamin integritas data. Di sisi lain, perwakilan Google menegaskan komitmen perusahaan dalam membantu pemerintah Indonesia digitalisasi pendidikan, namun tidak menanggapi secara detail permintaan resmi dari otoritas Indonesia.
Analisis Hukum dan Diplomatik
Para pengamat hukum menilai bahwa prosedur online lintas negara memerlukan persetujuan resmi dari kedutaan atau otoritas hukum negara tempat saksi berada. Tanpa mekanisme ini, proses persidangan dapat dianggap menabrak kedaulatan hukum Indonesia dan menimbulkan ketegangan diplomatik dengan Singapura. Jika terbukti bahwa saksi memberikan keterangan palsu, mereka dapat dikenai sanksi pidana hingga tujuh tahun penjara, atau sembilan tahun bila keterangan tersebut merugikan terdakwa, sesuai Pasal 242 KUHP.
Selain konsekuensi pidana, terdapat potensi pelanggaran terhadap Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) Amerika Serikat, mengingat Google beroperasi secara global dan wajib mematuhi regulasi anti‑korupsi internasional. Hal ini menambah lapisan kompleksitas dalam penyelidikan, karena otoritas AS dapat melakukan audit kepatuhan terhadap Google jika terdapat indikasi obstruction of justice.
Langkah Selanjutnya
- JPU secara resmi meminta penundaan pemeriksaan saksi Google hingga terdapat izin resmi atau pengawasan dari otoritas Singapura.
- Majelis hakim diminta menilai validitas kesaksian daring dan memutuskan apakah keterangan tersebut dapat dijadikan bukti utama.
- Tim hukum Nadiem mempertimbangkan opsi penjadwalan ulang dengan prosedur formal yang melibatkan Kedutaan Besar Singapura.
- Pengamat menekankan pentingnya transparansi dan koordinasi lintas negara untuk menjaga integritas proses peradilan.
Kasus ini tidak hanya menyoroti dinamika korupsi dalam proyek digitalisasi pendidikan, tetapi juga menguji batasan hukum internasional dalam persidangan modern. Bagaimana keputusan hakim nanti akan memengaruhi hubungan bilateral Indonesia‑Singapura serta kebijakan teknologi pemerintah menjadi sorotan utama publik.
Dengan tekanan dari jaksa, tim hukum, dan opini publik, proses persidangan kasus Chromebook diperkirakan akan berlanjut dengan lebih ketat dalam hal prosedur saksi luar negeri, demi menjaga kredibilitas sistem peradilan Indonesia.
