PSPK – 16 April 2026 | Canberra mengumumkan rencana meningkatkan alokasi anggaran pertahanan menjadi 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2033. Kebijakan ini diambil menyusul peningkatan ketegangan militer global dan dorongan dari pemerintah Amerika Serikat.
Berikut rincian utama kebijakan baru:
- Peningkatan target dari 2,3 % menjadi 3 % PDB pada 2033.
- Penambahan A$14 miliar dalam empat tahun pertama.
- Revisi metodologi perhitungan anggaran agar selaras dengan definisi NATO, termasuk faktor pensiun militer.
- Target masih di bawah permintaan 3,5 % PDB yang diusulkan oleh Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth.
Faktor utama yang mendorong perubahan ini adalah kekhawatiran terhadap kekuatan angkatan laut Republik Rakyat Tiongkok. Australia kini memusatkan upaya pada kemampuan serangan rudal, pengembangan kapal selam bertenaga nuklir melalui perjanjian AUKUS, serta platform udara dan laut yang disebut “Ghost Shark” (kapal selam otonom) dan “Ghost Bat” (jet tempur). Selain itu, pemerintah berencana menambah belanja drone sebesar A$5 miliar untuk menyesuaikan taktik perang modern yang dipelajari dari konflik di Timur Tengah dan Ukraina.
Proyek strategis yang sedang dipercepat meliputi pembangunan galangan kapal utama di Australia Barat untuk mendukung produksi kapal selam bertenaga nuklir. Namun, kritik menyatakan bahwa kesepakatan AUKUS belum menjamin pengiriman kapal selam tersebut, sehingga dapat menimbulkan celah pertahanan selama satu dekade ke depan.
Secara keseluruhan, kebijakan ini menandai pergeseran signifikan dalam strategi keamanan Australia, menggabungkan peningkatan dana, modernisasi peralatan, dan penyesuaian kebijakan anggaran untuk menghadapi ancaman regional dan global.
