PSPK – 16 April 2026 | Jakarta, 14 April 2026 – Puluhan kapal nelayan dari Kampung Nelayan Cilincing beriringan dengan warga pesisir lainnya menggelar aksi damai di pinggir perairan Teluk Jakarta. Demonstrasi yang berlangsung pada Selasa, 14 April, bukan sekadar protes, melainkan seruan hidup dari komunitas yang selama ini terpinggirkan, terdesak, dan perlahan kehilangan ruang tradisional yang telah dijaga turun-temurun.
“Kami adalah masyarakat pesisir dan nelayan. Kami adalah penjaga pesisir. Kami adalah saksi hidup dari laut yang dahulu memberi, namun kini makin dirampas atas nama pembangunan,” kata Rahmat Legowo, Sekretaris Jenderal Kongres Aliansi Nelayan Teluk Jakarta (KANAL Teluk Jakarta) dalam keterangannya pada Rabu, 15 April 2026. Ia menegaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan dan proyek‑proyek besar lebih berpihak pada kepentingan modal dibandingkan keberlangsungan hidup warga pesisir.
Latar Belakang Konflik
Wilayah pesisir Cilincing sejak lama menjadi sumber mata pencaharian utama bagi ribuan keluarga nelayan. Namun, percepatan pembangunan infrastruktur, reklamasi lahan, dan penataan kawasan industri mengakibatkan ruang tangkap menjadi sempit, akses ke laut dibatasi, serta degradasi lingkungan yang signifikan. Menurut data yang dihimpun oleh KANAL Teluk Jakarta, sejak 2020 luas zona penangkapan ikan tradisional di sekitar Cilincing berkurang hampir 40 persen.
Selain menurunnya wilayah penangkapan, warga juga menghadapi polusi air akibat limpahan limbah industri dan sampah plastik yang menumpuk di pantai. Dampak kumulatif tersebut tidak hanya menurunkan hasil tangkapan, melainkan juga mengancam kesehatan masyarakat yang bergantung pada laut.
Tuntutan Utama Masyarakat Pesisir
- Tidak menolak pembangunan, namun menolak ketidakadilan dan kesewenang‑wenangan dalam pelaksanaan proyek.
- Penghentian reklamasi yang merusak habitat laut dan mengurangi ruang hidup tradisional.
- Pengakuan hak atas wilayah tangkap tradisional yang telah diwariskan secara turun‑menurun.
- Penyediaan alternatif mata pencaharian dan pelatihan bagi nelayan yang terdampak.
- Peningkatan pengawasan lingkungan dan penegakan sanksi bagi pelanggaran limbah industri.
Reaksi Pemerintah dan Pihak Terkait
Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan DKI Jakarta menyatakan siap melakukan dialog dengan perwakilan masyarakat. “Kami berkomitmen untuk mencari solusi yang berkelanjutan, sekaligus memastikan pembangunan tidak mengorbankan kehidupan nelayan,” ujar Kepala Dinas, Budi Santoso, dalam pernyataan resmi yang diterima pada hari yang sama.
Sementara itu, beberapa pengembang properti yang terlibat dalam proyek reklamasi menolak tuduhan bahwa mereka mengabaikan kepentingan lokal. “Semua proyek kami telah melalui proses AMDAL dan mendapat persetujuan resmi,” kata juru bicara PT. Marina Nusantara, namun belum memberikan rincian konkret mengenai mitigasi dampak sosial.
Langkah Selanjutnya
Komunitas Kampung Nelayan Cilincing berencana mengadakan pertemuan lanjutan dengan perwakilan pemerintah, akademisi, dan LSM lingkungan pada akhir pekan ini. Tujuannya adalah menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat diusulkan dalam rapat koordinasi antar‑instansi pada bulan berikutnya.
Selain itu, KANAL Teluk Jakarta berupaya menggalang dukungan nasional melalui media sosial dan kampanye petisi daring. Hingga kini, petisi yang berjudul “Selamatkan Ruang Hidup Nelayan Cilincing” telah mengumpulkan lebih dari 120.000 tanda tangan dari seluruh Indonesia.
Jika tidak ada langkah konkrit, risiko kehilangan ruang hidup tradisional akan semakin besar, berpotensi memicu migrasi paksa penduduk pesisir ke kota dan menambah beban sosial‑ekonomi lainnya.
Dengan tekanan publik yang terus meningkat, diharapkan pemerintah dan pemangku kepentingan dapat menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan dan hak dasar masyarakat pesisir, sehingga laut tetap menjadi sumber kehidupan yang adil dan berkelanjutan.
