PSPK – 13 April 2026 | Jakarta, 13 April 2026 – Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI resmi menyerahkan berkas perkara penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, kepada Oditur Militer II-07. Penyerahan tersebut menandai selesainya rangkaian penyidikan dan membuka jalan bagi proses peradilan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
Proses Penyidikan dan Penyerahan Berkas
Menurut pernyataan Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah, seluruh tahapan penyidikan telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Pada Selasa, 7 April 2026, tim Puspom menyalurkan seluruh dokumen investigasi, tersangka, serta barang bukti ke Oditur Militer. “Penyidik Puspom TNI menyelesaikan seluruh rangkaian proses penyidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Sehingga hari ini dilakukan pelimpahan,” ujar Nasrullah dalam konferensi pers.
Evaluasi Oditur Militer Terhadap Berkas
Oditur Militer II-07 yang dipimpin oleh Kolonel Chk Andri Wijaya mengonfirmasi bahwa berkas kasus telah memenuhi syarat formil dan materiil. Dalam pernyataan resmi, Andri menegaskan bahwa berkas kini sedang diproses untuk disertai berita acara pendapat dan saran hukum, yang nantinya akan dilimpahkan kepada perwira penyerah perkara. “Untuk tahap saat ini berkas perkara kasus Andrie Yunus sudah diteliti syarat formil dan materiil dan dinyatakan sudah lengkap, saat ini kami sedang mengolah berkas perkara tersebut untuk segera dikirim berita acara pendapat dan saran pendapat hukum oditur kepada perwira penyerah perkara,” jelasnya.
Jadwal Sidang dan Kewenangan Pengadilan Militer
Penentuan jadwal sidang berada di bawah wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Oditur menunggu rencana sidang yang akan diumumkan oleh pengadilan. “Untuk jadwal sidang, itu merupakan kewenangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, kapan akan digelar sidang oditur menunggu rencana sidang dari pengadilan militer,” tambah Andri.
Pasal yang Dikenakan
Dalam persiapan dakwaan, Oditur Militer mengidentifikasi tiga pasal utama yang akan dijadikan dasar hukum, semuanya terkait penganiayaan. Berikut adalah rangkaian pasal yang akan diajukan:
- Pasal 469 ayat (1) KUHP juncto Pasal 20 huruf c KUHP
- Pasal 468 ayat (1) KUHP juncto Pasal 20 huruf c KUHP
- Pasal 467 ayat (1) juncto ayat (2) KUHP juncto Pasal 20 huruf c KUHP
Ketiga pasal tersebut menegaskan sifat kriminal penyiraman air keras sebagai tindakan penganiayaan yang dapat dijatuhkan sanksi pidana berat.
Reaksi Masyarakat dan Organisasi Hak Asasi Manusia
Kasus penyiraman air keras ini telah memicu sorotan luas dari kalangan aktivis, organisasi hak asasi manusia, dan publik. Komnas HAM, misalnya, menuntut agar proses peradilan berjalan transparan dan cepat. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihza Mahendra, dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait inisiatif pembentukan Tim Gabungan Penanganan Fakta (TGPF) guna mempercepat penanganan kasus serupa.
Selain itu, para pendukung Andrie Yunus menekankan pentingnya menjamin kebebasan berpendapat serta perlindungan terhadap aktivis yang menjadi target aksi intimidasi. Mereka berharap proses peradilan tidak hanya menjadi formalitas, melainkan juga menjadi contoh penegakan hukum yang adil.
Implikasi Politik dan Militer
Penyerahan berkas ke Oditur Militer menandai titik kritis dalam hubungan antara institusi militer dan gerakan sosial. Sebagai lembaga yang berwenang menegakkan disiplin militer, TNI berada di bawah pengawasan publik yang semakin kritis. Kecepatan dan ketegasan dalam penanganan kasus ini dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap akuntabilitas militer serta komitmen negara dalam melindungi hak-hak warga.
Jika sidang dilaksanakan sesuai rencana, keputusan pengadilan militer nantinya akan menjadi preseden penting dalam menilai tindakan aparat militer terhadap aktivis politik. Hal ini sekaligus menjadi indikator sejauh mana negara menghormati prinsip negara hukum di tengah dinamika politik yang semakin kompleks.
Dengan berkas sudah lengkap dan proses peradilan menanti, mata publik tetap tertuju pada perkembangan selanjutnya. Semua pihak diharapkan menunggu hasil sidang dengan harapan keadilan dapat terwujud secara objektif dan tidak memihak.
