PSPK – 13 April 2026 | Jakarta, 12 April 2026 – Pemerintah Indonesia menggencarkan pembangunan fasilitas Waste-to-Energy (WtE) di tiga kota besar: Tangerang, Bandung, dan Medan. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan volume sampah nasional yang kini mencapai sekitar 141 ribu ton per hari.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa 72 kabupaten/kota akan menjadi lokasi proyek WtE, dengan harapan masing‑masing dapat mengurangi sampah hingga 4 ribu ton per hari. Tangerang, Bandung, dan Medan dipilih sebagai contoh unggulan karena tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi serta masalah penumpukan sampah yang mendesak.
Strategi Teknis dan Metodologi
Proyek WtE tidak hanya mengandalkan pembakaran konvensional. Pemerintah mengadopsi beragam metodologi yang disesuaikan dengan karakteristik demografi dan jenis sampah di tiap wilayah. Di antaranya:
- Refuse‑Derived Fuel (RDF): Mengolah sampah anorganik menjadi bahan bakar alternatif untuk pembangkit listrik.
- Biodigester: Memanfaatkan sampah organik untuk menghasilkan biogas yang dapat dipakai sebagai energi terbarukan.
- Pengelolaan Skala Lokal: Sistem terintegrasi yang melibatkan pemilahan sampah di sumber, pengumpulan terpusat, dan pemrosesan berbasis komunitas.
Metode ini dirancang agar fleksibel, mengurangi biaya operasional, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah.
Implementasi di Tangerang, Bandung, dan Medan
Di Tangerang, fasilitas WtE pertama berkapasitas 120 ton per hari telah mulai beroperasi pada awal tahun 2026. Pabrik ini mengolah sampah rumah tangga menjadi listrik yang disalurkan ke jaringan PLN setempat, mengurangi kebutuhan bahan bakar fosil sebesar 10 megawatt.
Di Bandung, pemerintah kota mengintegrasikan biodigester dengan program pertanian perkotaan. Sampah organik dari pasar tradisional dan rumah tangga diproses menjadi biogas, yang selanjutnya dimanfaatkan untuk memasak di dapur umum serta menghasilkan pupuk organik.
Sementara itu, Medan fokus pada teknologi RDF. Pabrik RDF Medan dapat memproses 200 ton sampah per hari, menghasilkan briket batubara alternatif yang dipakai oleh industri lokal, sekaligus mengurangi emisi karbon.
Target Nasional dan Tantangan
Target RPJMN 2026 mengharuskan tingkat pengelolaan sampah nasional mencapai 63,41 persen, jauh di atas capaian saat ini yang baru 26 persen. Pemerintah menargetkan penghentian praktik open dumping di seluruh Indonesia paling lambat Agustus 2026. Dengan memperluas jaringan WtE, diharapkan tekanan pada tempat pembuangan akhir (TPA) berkurang secara signifikan.
Namun, tantangan tetap ada. Ketersediaan lahan, investasi awal yang tinggi, serta kebutuhan akan tenaga kerja terampil menjadi faktor kritis. Pemerintah menyiapkan insentif fiskal, seperti pembebasan pajak impor untuk mesin WtE, serta skema kemitraan publik‑swasta (PPP) untuk mempercepat realisasi proyek.
Peran Masyarakat dan Kebijakan Pemilahan
Hanif Faisol menekankan pentingnya pemilahan sampah di tingkat rumah tangga. “Sampah yang dipilah menjadi berkah ekonomi, yang tidak dipilah justru menjadi beban biaya dan musibah lingkungan,” ujarnya di Danau Sipin, Jambi. Pemerintah daerah, termasuk Tangerang, Bandung, dan Medan, telah mengeluarkan peraturan daerah yang mewajibkan pemisahan organik dan anorganik, serta memberikan insentif bagi warga yang aktif mempraktikkan pemilahan.
Program edukasi massal juga diluncurkan melalui media sosial, sekolah, dan komunitas lokal untuk meningkatkan kesadaran akan nilai ekonomi sampah terpilah.
Dengan kombinasi kebijakan strategis, teknologi modern, dan partisipasi publik, proyek WtE di tiga kota besar ini diharapkan menjadi model replicable bagi wilayah lain. Keberhasilan proyek dapat menurunkan beban TPA, mengurangi emisi karbon, serta membuka peluang ekonomi baru melalui energi terbarukan.
Jika target pengurangan sampah per hari mencapai 4 ribu ton di masing‑masing kota, secara kumulatif Indonesia dapat menurunkan beban sampah nasional hingga 12 ribu ton per hari, mendekatkan negara pada tujuan pengelolaan sampah berkelanjutan.
Keberlanjutan proyek akan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku industri, dan masyarakat luas. Dengan langkah konkret ini, Indonesia menatap masa depan yang lebih bersih dan enerjik.
