PSPK – 04 April 2026 | Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi mengumumkan kebijakan akomodatif bagi wajib pajak orang pribadi yang terlambat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak tahun 2025. Kebijakan ini berlaku untuk periode 31 Maret 2026 sampai dengan 30 April 2026, dan secara tegas menghapus seluruh sanksi administratif berupa denda dan bunga yang biasanya dikenakan atas keterlambatan pelaporan serta pembayaran PPh Pasal 29.
Batas Waktu dan Mekanisme Penghapusan
Penghapusan sanksi diatur dalam Pengumuman Nomor PENG-28/PJ.09/2026. Selama jangka waktu tersebut, DJP tidak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) kepada wajib pajak yang melaporkan atau membayar setelah tanggal 31 Maret 2026. Jika STP sudah terbit sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah DJP berwenang menghapuskan sanksi tersebut secara jabatan, sehingga wajib pajak tidak lagi menanggung biaya denda atau bunga.
Selain itu, keterlambatan penyampaian SPT tidak menjadi dasar pencabutan Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu (WP Kriteria Tertentu) maupun penolakan permohonan penetapan WP Kriteria Tertentu. Artinya, status kepatuhan wajib pajak tetap terjaga meskipun laporan disampaikan lewat batas normal.
Data Kepatuhan Hingga 1 April 2026
Menurut data resmi DJP yang tercatat pada pukul 24.00 WIB, 1 April 2026, total SPT yang telah dilaporkan mencapai 10.653.931. Rincian kategori wajib pajak terlihat sebagai berikut:
| Kategori Wajib Pajak | Jumlah SPT |
|---|---|
| Orang Pribadi Karyawan | 9.315.880 |
| Orang Pribadi Non‑Karyawan | 1.116.703 |
| Badan (Rp) | 219.161 |
| Badan (USD) | 164 |
| Badan (Rp) – Tahun Buku Berbeda (laporan sejak 1 Agustus 2025) | 1.992 |
| Badan (USD) – Tahun Buku Berbeda | 31 |
Angka tersebut mencerminkan tingkat kepatuhan formal yang cukup tinggi, meskipun sebagian besar wajib pajak masih berada dalam batas waktu normal akhir Maret. Kebijakan penghapusan sanksi diharapkan menjadi stimulus tambahan bagi wajib pajak yang belum melaporkan untuk segera menuntaskan kewajiban mereka tanpa rasa khawatir akan denda.
Implikasi Bagi Wajib Pajak dan Praktik Pelaporan
Bagi wajib pajak orang pribadi, kebijakan ini berarti “napas” tambahan satu bulan untuk menyelesaikan laporan SPT 2025 tanpa konsekuensi finansial. Praktik pelaporan dapat dilakukan secara daring melalui e‑Filing atau secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sistem DJP menyatakan bahwa proses penghapusan sanksi bersifat otomatis; tidak diperlukan permohonan khusus. Namun, wajib pajak tetap disarankan untuk melaporkan sesegera mungkin agar data kepatuhan tetap akurat dan terhindar dari potensi penundaan administratif lainnya.
Untuk wajib pajak badan, khususnya yang menggunakan mata uang asing (USD) atau yang memiliki tahun buku berbeda, kebijakan yang sama diterapkan. Mereka dapat melaporkan mulai 1 Agustus 2025 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dan tetap menikmati penghapusan denda bila melaporkan dalam rentang 31 Maret hingga 30 April 2026.
Secara keseluruhan, penghapusan denda dan bunga ini mencerminkan pendekatan fiskal yang lebih fleksibel di tengah kondisi ekonomi yang masih dalam proses pemulihan. DJP menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat sementara dan tidak mengubah prinsip dasar kepatuhan pajak di masa mendatang.
Dengan memberikan ruang tambahan tanpa beban sanksi, otoritas berharap tingkat kepatuhan akan terus meningkat menjelang akhir April, sekaligus memperkuat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan nasional.
