PSPK – 03 April 2026 | Selepas berakhirnya tahun 2025, sorotan publik kembali tertuju pada proses Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN‑RB) telah menyiapkan jadwal, kuota formasi, serta mekanisme pendaftaran yang diharapkan dapat mengakomodasi jutaan pencari kerja. Namun, di tengah antisipasi resmi, muncul beragam klaim tidak resmi, termasuk tuduhan pembukaan pendaftaran CPNS Kejaksaan pada Maret 2026 yang ternyata berujung pada upaya penipuan daring.
Jadwal dan Formasi CPNS 2026
Menurut pernyataan resmi MenPAN‑RB, pendaftaran CPNS 2026 akan dimulai pada pertengahan tahun 2026 dengan fase seleksi yang terbagi menjadi tiga tahap utama: pendaftaran online, seleksi administrasi, dan ujian kompetensi. Pemerintah menargetkan pembukaan formasi di lebih dari 200 instansi pemerintah, dengan total kuota mencapai sekitar 140.000 posisi, mencakup jenjang Strata 1 (S1) hingga Strata 3 (S3). Fokus utama difokuskan pada bidang-bidang strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan teknologi informasi.
Daftar Wilayah yang Diperkirakan Dibuka
Walaupun rincian lengkap belum dipublikasikan secara resmi, sejumlah laporan menyebutkan bahwa pendaftaran akan mencakup provinsi-provinsi besar seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur, serta beberapa daerah khusus otonomi. Pemerintah berupaya menyebar formasi secara merata agar tidak menimbulkan konsentrasi tinggi pelamar di wilayah tertentu, sehingga proses administrasi dapat berjalan lebih efisien.
Mitos Pendaftaran CPNS Kejaksaan 2026
Seiring dengan meningkatnya antusiasme, sebuah video yang diunggah di platform TikTok pada 10 Maret 2026 mengklaim bahwa pendaftaran CPNS Kejaksaan Republik Indonesia sudah dibuka sejak 2 Maret hingga 29 April 2026. Video tersebut menampilkan persyaratan umum CPNS (usia 18‑45 tahun, lulusan SMA/SMK/D3/S1‑S3, sehat jasmani rohani, berkelakuan baik) serta sebuah tautan https://soufth.it.com/sscasn-go-id yang konon dapat diakses melalui bio akun @info.kejaksaan.ri. Klaim tersebut memperoleh ratusan ribu tayangan, ribuan like, dan puluhan komentar yang menanyakan detail pendaftaran.
Setelah ditelusuri, akun TikTok yang mempublikasikan video tersebut ternyata bukan akun resmi Kejaksaan RI. Akun resmi Kejaksaan RI terdaftar dengan nama pengguna @Kejaksaan.RI dan memiliki lebih dari 196 ribu pengikut, dikelola oleh PUSPENKUM Kejaksaan. Sementara akun @info.kejaksaan.ri hanya memiliki sekitar 4.200 pengikut dan menggunakan logo Kejaksaan tanpa otorisasi.
Pengecekan terhadap tautan yang disediakan menunjukkan bahwa domain soufth.it.com berlokasi di Ascension Island, dikelola oleh layanan Cloudflare, dan tidak terdaftar sebagai situs resmi pemerintah. Pengunjung diarahkan ke formulir pengisian data pribadi termasuk nama, provinsi, dan nomor Telegram. Pada halaman akhir ditampilkan daftar nama yang konon sudah berhasil mendaftar, sebuah taktik yang umum dipakai pelaku phishing untuk menimbulkan rasa aman pada korban.
Tips Menghindari Penipuan Pendaftaran CPNS
- Selalu periksa keabsahan akun resmi pada platform media sosial. Akun resmi biasanya memiliki verifikasi atau pengikut yang signifikan.
- Jangan mengklik tautan yang tidak berasal dari situs resmi
sscn.bkn.go.idatau portal resmi lembaga terkait. - Waspadai permintaan data pribadi yang tidak relevan dengan proses seleksi, terutama nomor rekening atau data perbankan.
- Gunakan jaringan internet yang aman dan hindari mengisi formulir di perangkat publik.
- Jika menemukan informasi mencurigakan, laporkan ke tim periksa fakta atau ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Pemerintah terus mengingatkan masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi, termasuk situs Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan portal masing‑masing instansi. Upaya edukasi publik ini diharapkan dapat meminimalisir kerugian akibat penipuan daring yang kian marak menjelang periode rekrutmen CPNS.
Secara keseluruhan, CPNS 2026 menjanjikan peluang luas bagi pencari kerja, namun juga menuntut kewaspadaan tinggi terhadap informasi palsu. Pelaku yang mengandalkan rasa urgensi dan janji pendaftaran gratis berpotensi menjerat ribuan calon pelamar dalam jaringan phishing yang dapat mencuri data pribadi dan finansial. Dengan mengikuti prosedur resmi dan mengedukasi diri tentang tanda‑tanda penipuan, masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses seleksi secara aman dan transparan.
