PSPK – 01 April 2026 | Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, menekankan bahwa kebijakan kerja dari rumah (WFH) satu hari per minggu yang diusulkan pemerintah untuk sektor swasta harus dilaksanakan dengan hati-hati dan tidak bersifat kaku.
- WFH lebih mudah diterapkan pada pekerjaan administratif atau back‑office.
- Sektor riil seperti manufaktur, logistik, perdagangan, serta industri makanan dan minuman membutuhkan kehadiran fisik tenaga kerja.
- Perusahaan di daerah perkotaan umumnya sudah memiliki infrastruktur digital yang memadai, sementara usaha di wilayah lain masih belum siap.
- Penghematan biaya operasional kantor dapat tercapai, namun investasi tambahan untuk konektivitas, perangkat keras, dan keamanan data tetap diperlukan.
Apindo menekankan bahwa sektor padat karya dan industri berorientasi ekspor merupakan pilar utama perekonomian Indonesia. Kebijakan WFH yang tidak disesuaikan dapat berisiko menurunkan kinerja sektor‑sektor tersebut.
Selain pertimbangan operasional, Shinta juga mengingatkan adanya tekanan global, termasuk potensi kenaikan harga energi, yang mendorong pemerintah mengambil langkah antisipatif. Namun, kebijakan tersebut harus tetap memperhatikan karakteristik tiap sektor agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan.
Dengan kondisi infrastruktur digital yang masih belum merata, Apindo menyarankan agar pemerintah memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk menentukan frekuensi dan bentuk WFH berdasarkan kesiapan masing‑masing. Pendekatan berbasis kebutuhan dianggap paling realistis untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi dan kelangsungan aktivitas ekonomi.
