PSPK – 13 Mei 2026 | Jakarta – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, mengungkapkan langkah-langkah preventif yang diambil setelah terjadinya kasus keracunan pangan yang melibatkan 147 anak di Jakarta. Insiden tersebut dipicu oleh penyajian makanan yang tidak memenuhi standar kebersihan dan keamanan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pada Jumat (8/5), sejumlah siswa mengalami gangguan pencernaan setelah menyantap bakmi Djawa dan menu lainnya. Menyusul kejadian ini, Nanik melakukan inspeksi mendadak ke dapur yang terlibat dan menemukan banyak masalah, termasuk kurangnya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
“Kami telah mengeluarkan surat edaran yang meminta SPPG untuk tidak memasak makanan berbasis mi tanpa kehadiran juru masak andal. Mi, terutama jenis basah, sangat berisiko cepat basi dan dapat menyebabkan keracunan,” imbuh Nanik dalam keterangan resminya.
Selain itu, di Kalimantan Barat, Wakil Kepala BGN lainnya, Sony Sanjaya, mengungkapkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. Program ini telah menyerap lebih dari 22 ribu tenaga kerja dan mendistribusikan dana sebesar Rp16,8 miliar per hari untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kami memiliki 508 SPPG beroperasi yang melayani hampir satu juta penerima manfaat setiap harinya. Ini adalah langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi kemiskinan,” jelas Sony dalam kegiatan Sinergi Ekonomi Kerakyatan di Kubu Raya.
Namun, tidak semua SPPG berjalan dengan baik. Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, menemukan kondisi yang sangat memprihatinkan di beberapa dapur SPPG di Jakarta Barat. Ia menemukan belatung, kebersihan yang buruk, dan fasilitas yang tidak memadai. Dudung mengancam untuk menutup dapur yang tidak memenuhi standar dalam waktu dekat.
Dari hasil inspeksi, terlihat jelas bahwa beberapa dapur tidak dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, termasuk tempat cuci dan penyimpanan bahan makanan. Nanik menegaskan pentingnya meningkatkan standar kebersihan dan keamanan pangan untuk menjamin kesehatan anak-anak yang menjadi penerima manfaat program ini.
Melihat jumlah kejadian gangguan pencernaan yang terus meningkat, BGN telah mencatat 10 Kejadian Luar Biasa (KLB) dalam 1,5 tahun pelaksanaan MBG, dengan tujuh di antaranya terkait dengan menu berbasis mi. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap semua SPPG yang beroperasi.
Program MBG tidak hanya bertujuan untuk memberikan makanan bergizi, tetapi juga untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan mendukung perekonomian lokal. Dengan pengawasan yang lebih baik dan pelatihan bagi juru masak, diharapkan insiden serupa tidak akan terulang di masa depan.
