PSPK – 21 Mei 2026 |
Ratusan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Solo Raya mendatangi Kantor DPRD Solo. Dalam aksi tersebut, komunitas ojol membeberkan persoalan klasik yang mencekik kesejahteraan mereka di lapangan. Ratusan Pengemudi Ojol Ngadu ke DPRD Solo, Keluhkan Tingginya Potongan Aplikator, menjadi sorotan utama dalam aksi ini. Mulai dari minimnya proteksi hukum, ketidakjelasan status kemitraan, tingginya potongan aplikator, hingga tidak adanya kenaikan tarif dasar dalam beberapa tahun terakhir.
Latar Belakang
Ketua GARDA Soloraya R Bambang Wijanarko mengatakan para pekerja transportasi daring saat ini berada dalam posisi dilematis yang serbatidak pasti. Menurutnya, istilah ikatan kemitraan yang selama ini diagung-agungkan perusahaan aplikator dinilai semu dan berat sebelah. Ratusan Pengemudi Ojol Ngadu ke DPRD Solo, Keluhkan Tingginya Potongan Aplikator, menuntut adanya perubahan.
Tuntutan
Juru Bicara GARDA Solo Raya Joko Saryanto menegaskan fokus utama yang dibawa komunitas ojol kali ini bukan sekadar meributkan persentase potongan komisi, melainkan menuntut reformasi struktural di tingkat legislasi pusat. Peraturan presiden (perpres) yang mengarahkan pembagian potongan aplikator maksimal 8 persen dan 92 persen untuk driver dinilai belum mampu menyelesaikan akar masalah kelayakan hidup di sektor informal ini. Ratusan Pengemudi Ojol Ngadu ke DPRD Solo, Keluhkan Tingginya Potongan Aplikator, meminta perhatian serius.
Respon
Ketua DPRD Kota Solo Budi Prasetyo memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada ratusan driver ojol yang memilih jalur komunikasi dialogis yang kondusif tanpa memicu kelumpuhan arus lalu lintas kota. Ia menyebut DPRD akan mengawal dan meneruskan kajian data yang diserahkan ke Jakarta, mengingat kewenangan penerbitan undang-undang mutlak berada di bawah yurisdiksi DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri. Ratusan Pengemudi Ojol Ngadu ke DPRD Solo, Keluhkan Tingginya Potongan Aplikator, telah menjadi langkah awal dalam perjuangan untuk mendapatkan hak-hak mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada kenaikan tarif dasar untuk ojol, padahal biaya operasional motor dan harga kebutuhan pokok terus membumbung tinggi. Ratusan Pengemudi Ojol Ngadu ke DPRD Solo, Keluhkan Tingginya Potongan Aplikator, menuntut kepastian pendapatan dan perlindungan hukum yang lebih baik.
