PSPK – 13 April 2026 | Kota Malang kembali menjadi sorotan publik setelah terungkapnya sebuah kasus pernikahan siri sesama jenis yang melibatkan dua tokoh bernama Erfastino Reynaldi, yang lebih dikenal dengan sebutan Rey Malawat, dan Intan Anggraeni. Kasus ini tidak hanya menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas pernikahan sesama jenis di Indonesia, tetapi juga memicu serangkaian laporan kriminal antara kedua belah pihak, termasuk dugaan pemalsuan identitas, pencemaran nama baik, dan penyalahgunaan dokumen resmi.
Latihan Penyidikan Polri
Satreskrim Polresta Malang Kota, yang dipimpin oleh AKP Rahmad Aji Prabowo, segera menindaklanjuti laporan yang diajukan oleh Intan Anggraeni pada awal April 2026. Menurut pernyataan resmi, pihak kepolisian telah mendistribusikan laporan tersebut kepada unit penyidik untuk ditangani secara intensif. Proses awal penyelidikan difokuskan pada klarifikasi identitas Rey, yang mengaku sebagai pria tetapi ternyata merupakan perempuan. Selain itu, polisi juga berencana memeriksa orang tua kedua belah pihak serta penghulu yang memimpin akad pernikahan siri pada tanggal 3 Mei 2025 di Kecamatan Blimbing.
Rangkaian Laporan Balik
Sementara Intan melaporkan dugaan pemalsuan identitas dan penipuan, Rey tidak tinggal diam. Ia mengajukan laporan balik ke Polres Batu dengan tuduhan pencemaran nama baik terhadap Intan, mengklaim bahwa pernyataan Intan mengenai identitas gendernya tidak sesuai fakta. Kedua laporan ini kini diproses sebagai perkara terpisah, namun AKP Rahmad menegaskan bahwa koordinasi antar kepolisian akan tetap dijaga demi kelancaran proses hukum.
Detail Dugaan Pemalsuan Identitas
Menurut keterangan yang diperoleh, Rey diduga menggunakan dokumen identitas yang telah dimodifikasi untuk menampilkan diri sebagai pria berusia 36 tahun. Dokumen tersebut meliputi KTP yang konon diedit dengan foto dan data pribadi yang tidak sesuai. Intan menolak tuduhan bahwa ia yang memalsukan KTP, bahkan menyatakan bahwa foto KTP tersebut berasal dari Rey sendiri dan masih tersimpan di galeri ponsel Intan. Bukti-bukti digital ini menjadi salah satu fokus utama penyidik dalam tahap klarifikasi.
Penghulu dan Orang Tua Sebagai Saksi Kunci
Tim penyidik berencana memanggil Pak Mudin (atau disebut Modin dalam beberapa laporan), yang berperan sebagai penghulu, serta orang tua Intan dan Rey. Kedua pihak dianggap memiliki pengetahuan langsung mengenai proses akad yang dilangsungkan secara tertutup. Dalam sebuah pernyataan, AKP Rakhmas Aji Prabowo menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap penghulu dan orang tua akan menjadi dasar untuk menilai apakah terdapat pelanggaran hukum terkait pernikahan siri dan penggunaan dokumen palsu.
- Hari Senin, 13 April 2026: Polisi menerima laporan dari Intan tentang dugaan pemalsuan identitas.
- Hari Selasa, 14 April 2026: Rey mengajukan laporan balik ke Polres Batu atas dugaan pencemaran nama baik.
- Hari Rabu, 15 April 2026: Keluarga Intan berencana melaporkan Rey ke Polresta Malang secara resmi.
- Minggu ini (akhir April 2026): Penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap penghulu, orang tua, serta saksi lain yang hadir pada hari pernikahan.
Implikasi Hukum dan Sosial
Kasus ini menyoroti ketegangan antara norma sosial, regulasi pernikahan, dan hak asasi manusia di Indonesia. Meskipun pernikahan sesama jenis belum diakui secara hukum, pernikahan siri tetap dapat dilangsungkan secara informal, namun tetap berada dalam zona abu-abu hukum. Jika terbukti bahwa dokumen identitas telah dipalsukan, Rey dapat dijerat dengan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen, sementara Intan berpotensi menghadapi Pasal 310 KUHP jika terbukti melakukan pencemaran nama baik.
Polisi Polresta Malang menegaskan bahwa penyelidikan masih berada pada tahap klarifikasi. Semua keterangan saksi, dokumen pernikahan siri, serta bukti digital akan dikumpulkan sebelum penyidik memutuskan langkah selanjutnya, apakah akan melanjutkan ke tahap penuntutan atau menutup perkara karena tidak terdapat unsur pidana yang cukup.
Kasus ini juga memicu perdebatan publik di media sosial mengenai hak pasangan sesama jenis untuk melangsungkan ikatan, serta pentingnya perlindungan identitas pribadi dalam era digital. Penggunaan identitas palsu dalam pernikahan dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, terutama bila melibatkan dokumen resmi seperti KTP.
Dengan perkembangan terbaru, baik pihak kepolisian maupun keluarga korban tampak bersikap tegas dalam mengejar keadilan. Proses hukum yang transparan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pelajaran bagi masyarakat tentang pentingnya kejujuran identitas dalam setiap ikatan pernikahan, terlepas dari orientasi seksual yang terlibat.
Ke depan, hasil pemeriksaan terhadap penghulu, orang tua, dan saksi lain akan menjadi indikator utama apakah kasus ini berakhir pada proses administratif atau berlanjut ke proses peradilan yang lebih panjang.
