PSPK – 01 April 2026 | Seorang dokter internship berinisial AMW berusia 25‑26 tahun meninggal pada 26 Maret 2026 setelah terinfeksi campak di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kasus ini menjadi sorotan nasional karena menimpa tenaga medis muda yang masih dalam masa pelatihan, sekaligus memicu respons cepat dari Dinas Kesehatan Jawa Barat (Dinkes Jabar) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memperketat pemetaan kasus, meluncurkan program Catch Up Campaign (CUC), serta memperluas vaksinasi bagi tenaga kesehatan.
Detail Kronologi Kasus
- 8‑16 Maret 2026: AMW bertugas di RSUD Pagelaran Cianjur dan menangani beberapa pasien suspek campak.
- 18 Maret 2026: Gejala demam, flu, dan batuk muncul. AMW mengajukan izin tidak bertugas dan izin diberikan oleh dokter pembimbing.
- 19‑21 Maret 2026: Meskipun masih bergejala, AMW kembali bertugas dan menangani empat pasien suspek campak.
- 22‑25 Maret 2026: AMW melakukan perawatan mandiri di rumah; pada 25 Maret kondisi menurun drastis dengan penurunan kesadaran.
- 26 Maret 2026: Dirujuk ke ICU RS Cimacan, namun meninggal pada pukul 11.30 WIB dengan diagnosis akhir campak yang menyebabkan komplikasi pada jantung dan otak.
- 28 Maret 2026: Hasil laboratorium Biofarma mengonfirmasi positif measles (campak) pada sampel AMW.
Tindakan Dinas Kesehatan Jawa Barat
Menanggapi kematian tragis tersebut, Kepala Dinkes Jabar R. Vini Adiani Dewi menginstruksikan pemetaan kasus secara menyeluruh di seluruh 27 kabupaten/kota provinsi. Koordinasi intensif dilakukan di kecamatan‑kecamatan Kabupaten Garut dan Tasikmalaya, yang melaporkan peningkatan kasus campak akibat rendahnya tingkat vaksinasi. Di Cianjur, Dinkes Jabar menerapkan strategi Outbreak Response Immunization (ORI) sekaligus program Catch Up Campaign (CUC) untuk menutup kesenjangan imunisasi pada anak-anak dan remaja hingga usia 14 tahun.
Vini menegaskan bahwa program CUC dan ORI akan segera diluncurkan di sepuluh kabupaten/kota lain di Jawa Barat, dengan tujuan menekan laju penyebaran virus measles yang kembali naik sejak kampanye vaksinasi massal terakhir pada 2022.
Respons Kementerian Kesehatan
Kemenkes mempercepat analisis uji klinis vaksin campak untuk memperluas program vaksinasi kepada dewasa, khususnya tenaga medis. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit (P2) Andi Saguni menyatakan komitmen memberikan vaksinasi campak gratis kepada seluruh peserta program internship serta menegakkan standar penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai di tempat penempatan dokter intern.
Selain itu, Kemenkes mengeluarkan Surat Edaran yang mewajibkan tenaga kesehatan melaporkan gejala sekecil apapun, beristirahat total, dan tidak memaksakan diri bekerja bila terpapar penyakit menular. Edaran tersebut juga menekankan pentingnya penjadwalan beban kerja yang wajar dan hak istirahat yang cukup untuk mencegah penularan lebih lanjut.
Faktor Risiko dan Langkah Pencegahan
Menurut Andi Saguni, faktor risiko campak pada orang dewasa meliputi:
- Kekebalan yang menurun meski telah menerima dua dosis vaksin dasar dan booster pada usia sekolah.
- Kondisi imun yang lemah akibat penyakit kronis seperti HIV, kanker, diabetes, atau hipertensi.
- Paparan intensif terhadap virus measles, terutama pada tenaga kesehatan yang sering berinteraksi dengan pasien suspek.
Langkah pencegahan yang disarankan antara lain:
- Vaksinasi booster campak bagi tenaga medis dewasa yang belum menerima dosis tambahan.
- Penerapan protokol APD lengkap (masker N95, sarung tangan, pelindung mata) saat menangani kasus suspect campak.
- Pengawasan ketat terhadap kesehatan pribadi tenaga medis, termasuk skrining harian dan kebijakan cuti sakit tanpa penalti.
- Edukasi masyarakat tentang pentingnya imunisasi lengkap bagi balita hingga remaja.
Data provinsi Jawa Barat menunjukkan hingga akhir Maret 2026 tercatat 15 suspek dan 10 kasus terkonfirmasi campak di Kabupaten Cianjur, sementara wilayah Garut dan Tasikmalaya melaporkan peningkatan signifikan yang memicu pelaksanaan ORI.
Kasus kematian dokter internship ini menegaskan kembali bahwa campak bukan lagi penyakit yang dapat dianggap remeh, terutama di era di mana vaksinasi menurun dan mobilitas tenaga kesehatan tinggi. Upaya terpadu antara pemerintah daerah dan pusat, serta kepatuhan tenaga medis terhadap protokol kesehatan, menjadi kunci utama untuk mencegah tragedi serupa di masa depan.
