PSPK – 16 April 2026 | Jakarta, 15 April 2026 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan pentingnya penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam sistem peradilan yang tetap berlandaskan pada prinsip negara hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia.
Dalam kuliah umum di Universitas Mahasaraswati Denpasar, Yusril menguraikan sejumlah manfaat AI, antara lain:
- Peningkatan efisiensi pengelolaan perkara melalui otomasi proses administratif.
- Analisis bukti digital yang lebih cepat dan akurat.
- Deteksi dini potensi tindak kejahatan berbasis pola data.
Manfaat tersebut diharapkan dapat menurunkan biaya operasional lembaga penegak hukum serta meningkatkan kepastian hukum, yang selanjutnya memperkuat kepercayaan investor terhadap iklim usaha Indonesia.
Namun, Yusril juga mengingatkan adanya tantangan yang harus diatasi, antara lain:
- Bias algoritma yang dapat menimbulkan ketidakadilan.
- Kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan otomatis.
- Risiko pelanggaran data pribadi dan keamanan siber.
Jika tantangan tersebut tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat pertumbuhan ekonomi digital.
Yusril menekankan bahwa AI tidak dapat menggantikan peran manusia dalam penilaian moral dan nilai kemanusiaan. Keputusan akhir tetap harus melibatkan pertimbangan etis yang tidak dapat direplikasi mesin.
Media nasional seperti Kompas dan CNBC Indonesia mencatat bahwa transformasi digital di bidang hukum menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi, karena meningkatkan transparansi, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.
Penguatan regulasi, tata kelola data, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan penerapan AI. Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan diharapkan memperluas literasi digital serta kesadaran keamanan data bagi generasi muda yang akan menjadi pelaku utama ekonomi digital di masa depan.
Secara keseluruhan, arah pengembangan AI di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, melainkan oleh kemampuan negara dalam mengelola risiko, menegakkan etika, dan memastikan inovasi tersebut memberikan nilai tambah bagi keadilan serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
