PSPK – 14 Maret 2026 | Kasus meninggalnya pasien bernama Martina Biri di RSUD Yowari, Kabupaten Jayapura, kembali mencuat ke publik setelah Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk melakukan inspeksi mendadak pada 13 Maret 2026. Inspeksi tersebut dihadiri oleh pejabat daerah setempat, termasuk Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen, Bupati Jayapura Yunus Wonda, serta Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota setempat. Kunjungan ini menandai upaya pemerintah pusat mengawasi pelayanan kesehatan di rumah sakit wilayah tersebut pasca dugaan penolakan pasien karena masalah BPJS Kesehatan.
Latar Belakang Kasus
Martina Biri, seorang warga yang mengandalkan BPJS Kesehatan, dilaporkan telah menjalani tiga kali perawatan di RSUD Yowari. Menurut pernyataan Direktur RSUD Yowari, Maryen Braweri, ketiga kunjungan tersebut dilaksanakan tanpa hambatan dan BPJS pasien selalu aktif selama proses pengobatan. Namun, beredar kabar bahwa pasien tersebut ditolak pada kunjungan terakhir karena dianggap memiliki BPJS dengan domisili berbeda, yang kemudian konon menjadi penyebab kematian.
Kronologi Tuduhan Penolakan
Isu penolakan muncul setelah keluarga Martina mengklaim bahwa rumah sakit menolak layanan pada saat kondisi pasien sudah kritis, menyebutkan alasan perbedaan domisili BPJS. Tuduhan ini menggelitik publik, mengingat RSUD Yowari adalah satu-satunya fasilitas rumah sakit rujukan di wilayah tengah Kabupaten Jayapura. Media lokal melaporkan bahwa keluarga pasien merasa tidak mendapatkan penanganan yang memadai, sehingga menuntut klarifikasi dari pihak rumah sakit dan otoritas kesehatan.
Respons RSUD Yowari
Direktur Maryen Braweri secara tegas membantah semua tuduhan penolakan. Ia menegaskan bahwa RSUD Yowari tidak pernah menolak pasien karena alasan BPJS beda domisili, melainkan selalu memprioritaskan penanganan medis sesuai prosedur standar. Menurutnya, data internal rumah sakit menunjukkan tiga kunjungan Martina Biri tercatat lengkap, termasuk penggunaan BPJS yang aktif untuk setiap tindakan medis. Braweri menambahkan bahwa rumah sakit telah berkoordinasi dengan pihak BPJS untuk memastikan hak pasien terpenuhi.
Inspeksi Wamendagri dan Tindakan Selanjutnya
Ribka Haluk menegaskan bahwa inspeksi bertujuan memverifikasi kondisi pelayanan kesehatan di RSUD Yowari dan menilai apakah ada kelalaian yang berkontribusi pada kematian pasien. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya peningkatan layanan agar tidak menimbulkan lagi kasus serupa. Ribka juga menyampaikan bahwa ia telah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan untuk memberikan perhatian khusus pada RSUD Yowari. Jika dalam beberapa bulan ke depan tidak terlihat perbaikan signifikan, pemerintah pusat berhak mengambil alih penuh pengelolaan rumah sakit.
Reaksi Masyarakat dan Tokoh Kesehatan
Berbagai kalangan masyarakat menanggapi kasus ini dengan keprihatinan. Kelompok advokasi pasien menuntut transparansi penuh serta audit independen terhadap rekam medis Martina Biri. Sementara itu, dokter dan perawat di RSUD Yowari menyatakan kesulitan dalam mengelola beban pasien yang terus meningkat, terutama dengan keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia.
Analisis Dampak dan Implikasi Kebijakan
- Kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan daerah dapat menurun jika dugaan penolakan tidak ditangani secara terbuka.
- Potensi intervensi pemerintah pusat dapat memicu restrukturisasi manajemen rumah sakit, termasuk perubahan kebijakan internal terkait verifikasi BPJS.
- Kasus ini menyoroti perlunya sistem data yang terintegrasi antara BPJS dan rumah sakit, sehingga perbedaan domisili tidak menjadi hambatan layanan.
- Jika RSUD Yowari memang mengalami kekurangan sumber daya, diperlukan alokasi anggaran tambahan atau kerjasama dengan fasilitas kesehatan lain di Papua.
Secara keseluruhan, kasus Martina Biri menjadi titik balik dalam penilaian kualitas layanan kesehatan di Papua. Pemerintah daerah dan pusat diharapkan dapat bersinergi memperbaiki prosedur administrasi BPJS, meningkatkan kapasitas rumah sakit, serta memastikan tidak ada lagi pasien yang terpinggirkan karena isu teknis. Upaya bersama ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat dan mencegah tragedi serupa terulang di masa depan.
