PSPK – 28 Maret 2026 | Bea dan cukai merupakan instrumen fiskal yang berperan penting dalam mengatur arus barang, melindungi industri dalam negeri, serta menjadi sumber pendapatan negara. Kebijakan terbaru yang mengatur pembagian hasil cukai tembakau, penyesuaian tarif pajak rokok, dan mekanisme penanganan barang tak terurus di kawasan pabean menunjukkan bagaimana kebijakan tersebut beradaptasi dengan tantangan ekonomi modern.
Fungsi utama Bea dan Cukai dalam perekonomian
Secara umum, bea masuk berfungsi sebagai tarif yang dikenakan pada barang impor untuk melindungi produsen lokal, mengendalikan masuknya barang berbahaya, serta menambah penerimaan negara. Cukai, di sisi lain, dipungut atas barang-barang tertentu seperti tembakau, alkohol, dan bahan bakar, dengan tujuan mengendalikan konsumsi serta menghasilkan dana untuk program pemerintah.
Pendapatan bea dan cukai biasanya dialokasikan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dapat dibagikan kembali ke pemerintah daerah melalui mekanisme Bagi Hasil Cukai (DBH). Dana ini menjadi penting bagi provinsi dengan industri terkait, misalnya Jawa Timur dan Jawa Tengah yang memiliki basis produksi rokok terbesar.
Penurunan Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) 2026
Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.12/2026, alokasi DBH CHT untuk tahun anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp3,28 triliun, turun lebih dari 48,66% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp6,39 triliun. Penurunan ini sejalan dengan realisasi penerimaan cukai rokok tahun 2025 yang hanya mencapai 92% dari target, menghasilkan shortfall sekitar Rp14,1 triliun.
Provinsi Jawa Timur tetap menjadi penerima bagi hasil terbesar dengan Rp1,85 triliun, diikuti Jawa Tengah dengan Rp764,87 miliar. Kedua provinsi tersebut menjadi pusat perkebunan tembakau, pabrik rokok, serta konsumsi domestik yang signifikan.
Pajak Rokok dan alokasi 2,5% untuk penegakan hukum
Pemerintah tengah menyusun aturan baru terkait pajak rokok yang menghitung 10% dari penerimaan cukai rokok. Dari jumlah tersebut, 2,5% secara khusus dialokasikan untuk penegakan hukum di bidang bea cukai, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta APBN 2026.
Perubahan ini mencakup tiga poin utama: penyelarasan regulasi dengan kebijakan terkini, penegasan earmarking untuk layanan kesehatan dan penegakan hukum, serta perbaikan administrasi pemungutan dan penyaluran pajak. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi penagihan, mempercepat proses pengembalian, dan memastikan alokasi dana tepat sasaran.
Regulasi baru PMK No.92/2025: Barang Tak Diurus Jadi Milik Negara
Mulai 1 April 2026, PMK No.92 Tahun 2025 menggantikan PMK No.178/2019 dan memberikan kepastian hukum dalam penanganan barang yang tidak diselesaikan kewajiban kepabeanannya. Barang yang berada di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) namun tidak diselesaikan dalam batas waktu yang ditetapkan dapat beralih status menjadi Barang Tidak Dikuasai (BTD), Barang Dikuasai Negara (BDN), atau Barang Menjadi Milik Negara (BMMN).
Regulasi ini memperkenalkan prosedur lelang ulang, penghentian proses lelang untuk barang rusak, serta alokasi hasil lelang untuk biaya sewa tempat penimbunan hingga 90 hari. Selain itu, mekanisme baru mempercepat proses pemusnahan barang yang tidak memiliki nilai ekonomis dan memungkinkan penetapan keberatan serta peruntukan barang oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Langkah ini diharapkan dapat mengurangi penumpukan barang di kawasan pabean, meningkatkan transparansi, dan menambah pendapatan negara melalui lelang atau hibah kepada lembaga yang membutuhkan.
Dampak kebijakan terhadap sektor logistik dan industri
Penguatan mekanisme bea dan cukai serta alokasi dana yang lebih terarah memberikan sinyal positif bagi pelaku usaha. Penurunan DBH CHT menuntut provinsi penerima untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana, sementara alokasi pajak rokok untuk penegakan hukum memberi dukungan bagi aparat bea cukai dalam memberantas penyelundupan.
Di sisi lain, aturan baru mengenai barang tak terurus membantu memperlancar arus logistik dengan mengurangi bottleneck di TPS. Dengan adanya batas waktu yang jelas dan prosedur lelang yang lebih cepat, perusahaan dapat merencanakan rantai pasokannya dengan lebih pasti.
Secara keseluruhan, kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara pendapatan negara, perlindungan industri, dan kepastian hukum bagi pelaku perdagangan internasional.
Dengan penyesuaian tarif, alokasi dana yang lebih terfokus, dan prosedur penanganan barang yang lebih efisien, bea dan cukai terus berperan sebagai pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia serta memastikan kepatuhan dalam perdagangan lintas batas.
