PSPK – 08 Maret 2026 | Manila – Pemerintah Filipina mengumumkan penerapan minggu kerja empat hari di semua kantor pemerintah mulai Senin mendatang. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap perkiraan lonjakan harga bahan bakar yang dipicu oleh konflik bersenjata yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat.
Presiden Ferdinand Marcos Jr. menegaskan bahwa penutupan potensial Selat Hormuz – jalur yang menyuplai sekitar satu per lima minyak dunia – dapat menaikkan harga bensin lokal hingga 7,48 peso per liter, solar 17,28 peso, dan minyak tanah 32,35 peso (sekitar 13‑55 sen AS). Ia menyebut situasi ini sebagai “perang yang bukan pilihan kami” dan menekankan perlunya langkah mitigasi ekonomi.
Berikut beberapa langkah utama yang diambil pemerintah:
- Mengurangi jam kerja kantor pemerintah menjadi empat hari seminggu secara sementara, dengan pengecualian bagi petugas garda depan, polisi, dan pemadam kebakaran.
- Memerintahkan semua instansi menurunkan konsumsi bahan bakar dan listrik sebesar 10‑20 %.
- Melarang studi banding serta kegiatan tim pemerintah yang dapat digantikan dengan pertemuan daring.
- Mengajukan wewenang kepada Kongres untuk menurunkan cukai minyak bila harga minyak mentah melampaui US$80 per barel.
- Meninjau undang‑undang biofuel agar bioetanol yang lebih murah dapat dicampur dengan produk minyak bumi.
- Menyediakan subsidi bahan bakar dan bantuan tunai bagi sektor‑sektor yang paling terdampak, meski rincian belum dipublikasikan.
Filipina tetap sangat bergantung pada impor minyak mentah dari Timur Tengah serta pembangkit listrik berbahan bakar minyak. Konflik di kawasan tersebut juga mengancam pekerjaan lebih dari dua juta pekerja Filipina yang berada di Timur Tengah.
Untuk memberikan gambaran dampak harga, tabel di bawah ini merangkum perkiraan kenaikan harga bahan bakar lokal:
| Produk | Kenaikan Harga |
|---|---|
| Bensin | 7,48 peso per liter |
| Solar | 17,28 peso per liter |
| Minyak Tanah | 32,35 peso per liter |
Meski sistem kerja empat hari dikategorikan sementara, Presiden belum menentukan tanggal akhir pelaksanaannya. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat meredam beban ekonomi rumah tangga dan menjaga kestabilan makroekonomi di tengah ketidakpastian geopolitik.
