PSPK – 07 Mei 2026 | Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya atau outsourcing. Regulasi ini diharapkan dapat menjawab masalah buruh yang terkait dengan pekerjaan alih daya.
Permenaker ini mengatur secara rinci mulai dari definisi, jenis pekerjaan yang boleh dialihdayakan, hingga sanksi administratif bagi pelanggar. Pasal 2 mengatur bahwa perusahaan diperbolehkan menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan alih daya melalui perjanjian tertulis.
Lantas, Pasal 3 mengatur tentang ruang lingkup pekerjaan yang boleh dialihdayakan. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (2), pekerjaan alih daya hanya boleh dilakukan dalam bentuk “penyediaan jasa pekerja/buruh” dan terbatas pada kegiatan penunjang.
Jenisnya meliputi layanan kebersihan, penyediaan makanan dan minuman, pengamanan, pengemudi dan angkutan pekerja, layanan penunjang operasional, serta pekerjaan penunjang sektor pertambangan, migas, dan ketenagalistrikan.
Pembatasan ini menegaskan bahwa pekerjaan inti perusahaan tidak boleh dialihdayakan. Kemudian, Pasal 4 mengatur secara detail substansi minimal perjanjian alih daya.
Selain memuat jenis pekerjaan, jangka waktu, dan jumlah pekerja, perjanjian juga wajib mencantumkan perlindungan hak pekerja. Hak tersebut meliputi upah dan lembur, waktu kerja dan istirahat, cuti tahunan, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial, tunjangan hari raya, hingga hak saat pemutusan hubungan kerja.
Aturan ini menegaskan perlindungan dan hak pekerja/buruh alih daya menjadi tanggung jawab utama Perusahaan Alih Daya. Meski begitu, perusahaan pemberi kerja tidak lepas tangan, mereka tetap wajib memastikan hak-hak tersebut dipenuhi.
Permenaker ini diharapkan dapat menjawab masalah buruh yang terkait dengan pekerjaan alih daya. Namun, masih banyak pekerja yang belum terlindungi dengan baik.
Komisi IX DPR bersiap menggarap Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Regulasi ini diharapkan bisa adil, adaptif, serta partisipatif.
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher mengatakan, pembahasan RUU Ketenagakerjaan jadi momentum tepat guna memperbaiki berbagai ketimpangan lama. Karena, persoalan pekerja kini tidak hanya terbatas pada masalah upah minimum saja.
Tapi juga mencakup kepastian status kerja, perlindungan sosial, hingga kemampuan beradaptasi dalam ekonomi digital. Setiap individu harus siap menghadapi perubahan yang cepat.
RUU Ketenagakerjaan, kata dia, harus mampu menjawab aspirasi pekerja serta memberi kepastian hukum bagi dunia usaha. Kesejahteraan buruh dan pertumbuhan industri wajib berjalan bersama tanpa harus dipertentangkan satu sama lain.
Sinergi antara keduanya bakal menciptakan iklim investasi yang sehat serta berkelanjutan bagi kemajuan ekonomi nasional. Menurutnya, isu strategis seperti upah layak dan pembatasan praktik outsourcing harus diperhatikan.
Negara tidak boleh absen dalam melindungi hak buruh melalui penguatan jaminan sosial serta perlindungan pekerja digital. Kepastian status bagi pekerja kontrak dan informal harus jadi prioritas utama dalam draf aturan itu.
Kesimpulan, Permenaker Alih Daya dan RUU Ketenagakerjaan diharapkan dapat menjawab masalah buruh yang terkait dengan pekerjaan alih daya. Namun, masih banyak pekerja yang belum terlindungi dengan baik.
Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja untuk menciptakan iklim investasi yang sehat serta berkelanjutan bagi kemajuan ekonomi nasional.
