PSPK – 25 April 2026 | JAKARTA, 24 April 2026 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II 2026 dapat mencapai 5,7 persen. Pernyataan tersebut disampaikan dalam taklimat media di Jakarta, menjelang akhir bulan April, ketika data ekonomi masih bersifat sementara.
Purbaya menekankan bahwa pemerintah masih memiliki ruang manuver yang signifikan untuk mendorong aktivitas ekonomi. “Kami akan dorong ke sana (5,7 persen). Ini kan April belum habis. Masih ada Mei dan Juni. Nanti begitu April datanya jelas, kami lihat, kami akan kasih dorongan lagi ke ekonomi,” ujarnya kepada wartawan.
Faktor Penghambat dan Upaya Penanggulangannya
Meski proyeksi pertumbuhan terkesan ambisius, Purbaya mengakui adanya tekanan dari kenaikan harga komoditas, terutama minyak kelapa sawit (CPO). Kenaikan harga tersebut dapat menurunkan daya beli masyarakat dan memperlambat pertumbuhan sektor agribisnis. Namun, Menteri Keuangan menegaskan bahwa dampak kenaikan harga sangat bergantung pada besaran kenaikan dan seberapa luas pengaruhnya terhadap aktivitas ekonomi.
Untuk mengatasi potensi tekanan, Purbaya berjanji akan berkoordinasi intensif dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, guna menstabilkan pasokan dan mengurangi beban harga pada konsumen. “Jika kenaikan harga tidak terkendali, kami siap memberikan stimulus dari berbagai sisi,” tambahnya.
Rencana Stimulus dan Percepatan Belanja Pemerintah
Jika pertumbuhan ekonomi mulai melambat, Purbaya siap mengaktifkan paket stimulus yang meliputi:
- Penyesuaian kebijakan cash money untuk meningkatkan likuiditas pasar.
- Peningkatan alokasi dana bagi sektor riil, khususnya industri manufaktur dan UMKM.
- Percepatan realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) yang masih tertunda, agar dana dapat segera mengalir ke sistem perekonomian.
Langkah percepatan belanja K/L diharapkan dapat menambah permintaan agregat, khususnya pada kuartal kedua yang masih berada di awal periode. Purbaya menambahkan, “Kami akan membuka peluang untuk mempercepat realisasi belanja K/L yang masih lambat, agar aliran dana lebih cepat masuk ke sistem perekonomian.”
Arah Kebijakan Pemerintah dan Dukungan Presiden
Menyesuaikan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, kebijakan ekonomi yang dirancang tetap berpihak pada rakyat. Purbaya menegaskan bahwa setiap kebijakan baru akan mempertimbangkan kondisi sosial‑ekonomi masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah.
Dalam rangka mewujudkan kebijakan pro‑rakyat, pemerintah berencana mengoptimalkan program‑program berikut:
- Subsidi energi terbarukan untuk menurunkan biaya produksi.
- Program pembiayaan lunak bagi UMKM yang terdampak kenaikan harga komoditas.
- Peningkatan infrastruktur logistik untuk menurunkan biaya distribusi barang.
Semua inisiatif tersebut diharapkan dapat menambah kecepatan pergerakan ekonomi, menjaga momentum pertumbuhan, serta mengurangi dampak negatif dari volatilitas harga komoditas global.
Secara keseluruhan, proyeksi 5,7 persen pada kuartal II 2026 mencerminkan keyakinan pemerintah bahwa ekonomi Indonesia masih berada pada jalur yang kuat, meskipun dihadapkan pada tantangan eksternal. Kebijakan stimulus yang fleksibel, percepatan belanja K/L, serta koordinasi lintas kementerian menjadi pilar utama dalam menjaga agar pertumbuhan tetap berada pada target yang telah ditetapkan.
Dengan komitmen kuat dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa serta dukungan penuh dari presiden, optimisme ekonomi Indonesia untuk paruh kedua tahun 2026 semakin terukir. Pemerintah siap menyesuaikan kebijakan secara dinamis, memastikan bahwa pertumbuhan 5,7 persen tidak hanya menjadi angka proyeksi, melainkan realitas yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
