PSPK – 22 April 2026 | Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmen provinsi untuk memperkuat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tercapai secara optimal, tepat sasaran, dan berkualitas. Pada rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Hotel Aston Serang, 22 April 2026, ia mengajak seluruh kepala daerah menjadi garda terdepan pelaksanaan program.
Peran Pemerintah Daerah dan Digitalisasi
BGN menuntut keterlibatan aktif Gubernur, Bupati, Wali Kota, serta Satgas dan unsur Forkopimda dalam memantau seluruh rantai proses, mulai dari dapur produksi hingga distribusi ke sekolah. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dadang Hendrayudha menambahkan bahwa pengawasan harus bersifat real‑time melalui platform digital. Dengan sistem berbasis aplikasi, kepala daerah dapat memeriksa jumlah dapur, penerima manfaat, dan menu harian hanya lewat ponsel.
Standar Operasional dan Sanksi
BGN telah menetapkan standar ketat mengenai higienitas, kualitas gizi, dan manajemen waktu produksi. Setiap mitra wajib melibatkan tenaga profesional, seperti koki bersertifikat, dalam penyusunan menu. Pelanggaran, seperti sanitasi buruk atau tidak adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), akan dikenai sanksi bertahap mulai peringatan hingga penutupan operasional. Albertus Dony Dewantoro melaporkan bahwa sekitar 20 SPPG di Banten telah disuspend karena tidak memenuhi standar.
Pemberdayaan Ekonomi Lokal
Program MBG juga diarahkan untuk mendukung ekonomi daerah dengan menggunakan bahan baku lokal dari peternakan, perikanan, dan pertanian. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani serta memperkuat rantai pasok makanan bergizi.
Dengan kombinasi pengawasan lintas sektor, digitalisasi, dan standar operasional yang ketat, Pemprov Banten berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi pertumbuhan dan kesehatan anak di provinsi tersebut.
