PSPK – 22 April 2026 | Pemerintah kembali membahas kemungkinan kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2026 di tengah proyeksi defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diperkirakan mencapai Rp20‑30 triliun.
Rencana Kenaikan dan Kebijakan Pemerintah
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa penyesuaian iuran idealnya dilakukan setiap lima tahun untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan. Kenaikan resmi nantinya hanya akan memengaruhi peserta mandiri kelas menengah ke atas, sementara peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) tetap ditanggung pemerintah.
Sistem KRIS dan Rujukan Satu Sehat
Pada 2026 pemerintah menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang menghapus perbedaan kelas rawat inap. Setiap kamar maksimal empat tempat tidur dengan fasilitas standar, tanpa perbedaan medis antar kelas. Selain itu, platform Satu Sehat Rujukan menggantikan alur rujukan berjenjang, memungkinkan rujukan langsung ke rumah sakit sesuai kompetensi.
Tarif Iuran BPJS Kesehatan 2026 (Masih Flat)
Hingga saat ini, tarif iuran masih mengacu pada Peraturan Presiden No. 63/2022. Rincian iuran per bulan untuk peserta mandiri (PBPU) adalah sebagai berikut:
| Kelas | Iuran per Orang per Bulan |
|---|---|
| Kelas I | Rp150.000 |
| Kelas II | Rp100.000 |
| Kelas III | Rp42.000 (peserta bayar Rp35.000, subsidi Rp7.000) |
Peserta PBI tetap mendapatkan subsidi penuh sebesar Rp42.000 per bulan melalui APBN.
Poin Penting untuk Peserta
- Pastikan status kepesertaan aktif melalui aplikasi Mobile JKN.
- Bayar iuran sebelum tanggal 10 setiap bulan untuk menghindari denda.
- Manfaatkan sistem rujukan baru yang lebih cepat melalui platform Satu Sehat.
- Jika menginginkan fasilitas tambahan, pertimbangkan skema Coordination of Benefit (CoB) dengan asuransi swasta.
- Peserta PBI pastikan NIK terdaftar di DTKS Kemensos.
Walaupun wacana kenaikan iuran terus berlanjut, hingga artikel ini diturunkan belum ada keputusan final. Masyarakat disarankan memantau informasi resmi dari BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan.
