PSPK – 18 April 2026 | Jakarta, 18 April 2026 – Kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan pendakwah yang dikenal dengan inisial SAM, Syekh Ahmad Al Misry, kembali menjadi sorotan publik setelah serangkaian pengakuan korban muncul dan aparat kepolisian mempercepat penyidikan. Tuduhan tidak hanya menyangkut tindakan seksual sesama jenis terhadap lima santri laki‑laki, tetapi juga penggunaan agama sebagai kedok untuk menipu, menawari pendidikan gratis ke Mesir, serta memfitnah tokoh agama demi menutupi perbuatan.
Latar Belakang dan Kronologi Awal
Kasus pertama kali mencuat pada tahun 2021 ketika sejumlah santri mengeluhkan perilaku tidak senonoh dari Syekh Ahmad Al Misry. Pada saat itu, tokoh agama dan lembaga terkait melakukan tabayyun internal. Pelaku sempat mengakui perbuatannya, meminta maaf, dan berjanji tidak mengulangi. Karena tidak ada proses hukum lanjutan, masyarakat menganggap kasus selesai.
Namun, penyelidikan selanjutnya mengungkap bahwa tindakan penyalahgunaan telah berlangsung sejak 2017. Korban mengaku bahwa pelaku secara rutin mengundang mereka ke pertemuan pribadi, memutar video pornografi, dan menjustifikasi hal tersebut dengan mengaitkannya pada Imam Syafi’i serta bahkan menuding Rasulullah melakukan perbuatan serupa bersama Ali bin Abi Thalib.
Modus Penipuan Pendidikan ke Mesir
Menurut pernyataan Ustaz Abi Makki, perwakilan korban, Syekh Ahmad Al Misry menawarkan kesempatan belajar di Mesir secara gratis. Dana yang dipergunakan ternyata berasal dari sumbangan jamaah, bukan dari kantong pribadi pelaku. Beberapa santri memang diberangkatkan, namun setibanya di Mesir mereka menemukan bahwa tujuan utama adalah memudahkan pelaku melakukan hubungan seksual yang menyimpang.
Peran Oki Setiana Dewi dan Pengungkapan Terbaru
Artis sekaligus ustazah Oki Setiana Dewi menjadi katalisator baru ketika ia mewawancarai salah satu korban di Mesir pada awal 2025. Wawancara tersebut mengungkap bahwa pelecehan masih berlangsung meskipun Syekh Ahmad Al Misry sebelumnya telah meminta maaf. Oki kemudian menyebarkan temuan itu melalui media sosial, memicu reaksi keras dari publik dan menuntut tindakan tegas dari aparat.
Kuasa hukum korban, Achmad Cholidin, menegaskan bahwa penyidik harus segera menetapkan status tersangka terhadap Syekh Ahmad Al Misry. Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR juga menambah tekanan politik untuk mengusut tuntas kasus ini.
Penanganan Hukum dan Reaksi Masyarakat
Pihak Bareskrim Polri kini memproses laporan yang masuk pada 28 November 2025. Sejumlah saksi, termasuk ustadz dan tokoh agama, telah memberikan keterangan mengenai modus penipuan, pemanfaatan agama, serta ancaman yang dialami korban. Polisi menyatakan bahwa bukti video, rekaman WhatsApp grup, serta bukti transfer dana akan dijadikan dasar penyidikan.
Di media sosial, netizen mencurahkan kemarahan mereka terhadap pelaku yang dianggap menyalahgunakan kepercayaan umat. Tagar #StopAbuse dan #JusticeForSantri menjadi viral, menuntut transparansi dan keadilan bagi korban.
Implikasi terhadap Dunia Pendidikan dan Agama
Kasus ini menimbulkan perdebatan luas tentang pengawasan lembaga keagamaan dan program beasiswa luar negeri. Beberapa organisasi keagamaan mengumumkan revisi prosedur seleksi beasiswa agar tidak lagi disalahgunakan untuk tujuan pribadi. Pemerintah pun dijanjikan akan memperketat regulasi terhadap lembaga yang menawarkan pendidikan gratis ke luar negeri.
Sejumlah ahli psikologi anak menyoroti trauma yang dialami korban, terutama karena mereka berada dalam posisi rentan sebagai santri yang mengandalkan otoritas tokoh agama. Mereka menekankan pentingnya layanan konseling serta mekanisme pelaporan yang aman bagi korban.
Dengan berjalannya penyelidikan, diharapkan proses hukum dapat memberikan efek jera yang kuat. Kasus Syekh Ahmad Al Misry menjadi contoh konkret bagaimana penyalahgunaan agama dapat menjerat korban dalam lingkaran manipulasi dan kekerasan seksual.
Pengungkapan ini juga mengingatkan masyarakat akan pentingnya kewaspadaan terhadap janji-janji manis yang disamarkan dengan dalil agama. Ke depannya, transparansi dalam program beasiswa dan pengawasan ketat terhadap para pendakwah menjadi langkah penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa.
