PSPK – 05 Maret 2026 | Gubernur Banten, Andra Soni, menyampaikan dua inisiatif utama yang dianggapnya menjadi pendorong utama penurunan tingkat kemiskinan di provinsi tersebut. Kedua program, yaitu Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) dan Sekolah Gratis, diimplementasikan sejak 2025 sebagai bagian dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan.
Program Bang Andra menargetkan perbaikan jaringan jalan desa yang selama ini terhambat aksesnya. Dengan memperbaiki infrastruktur, petani dan pelaku usaha lokal dapat mengangkut hasil produksi lebih efisien, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banten.
Data resmi menunjukkan PDRB provinsi tumbuh 5,37 % pada tahun 2025, mencapai nilai Rp 936,20 triliun. Peningkatan ini diperkirakan didorong sebagian oleh penyelesaian proyek jalan desa yang memperluas pasar bagi produk pertanian.
Program Sekolah Gratis memberikan beasiswa penuh untuk siswa di tingkat SMA, SMK, dan Sekolah Kejuruan (SKH) yang tidak terdaftar di sekolah negeri. Hingga kini, lebih dari 60.705 anak telah menerima bantuan pendidikan melalui kerja sama dengan 801 sekolah swasta. Anggaran tahunan mencapai sekitar Rp 165 miliar dan diproyeksikan akan naik seiring penambahan kuota.
Pada tahun 2026, program ini akan diperluas ke Madrasah Aliyah setingkat SMA/SMK, meski terdapat kendala administratif karena kewenangan Kementerian Agama. Gubernur berharap koordinasi dengan lembaga pengawas seperti BPK dapat memperlancar pelaksanaan.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menekankan bahwa kemiskinan masih menjadi tantangan struktural. Ia menegaskan kembali target pemerintah untuk menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi 0 % pada 2026 dan menurunkan tingkat kemiskinan umum menjadi 5 % pada 2029. Selain perlindungan sosial, ia menambahkan bahwa pemberdayaan melalui infrastruktur dan pendidikan menjadi kunci utama.
Berbagai langkah kebijakan tambahan diusulkan, antara lain penyediaan 10 000 rumah bagi pekerja, penghapusan tunggakan iuran jaminan kesehatan, serta program “SMK Go Global”. Semua upaya ini diarahkan untuk memperkuat motor penggerak ekonomi daerah dan memperoleh insentif fiskal dari Kementerian Keuangan bagi provinsi yang berhasil menurunkan angka kemiskinan.
