PSPK – 13 Mei 2026 | Jakarta (Suara Kalbar) – Nama Indri Wahyuni kini menjadi sorotan publik setelah terlibat dalam polemik di ajang Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI yang berlangsung di Kalimantan Barat pada 9 Mei 2026. Kontroversi ini muncul terkait penilaian juri yang dianggap tidak konsisten, khususnya saat menilai jawaban peserta dari SMAN 1 Pontianak.
Perdebatan dimulai ketika regu C2 dari SMAN 1 Pontianak menjawab pertanyaan mengenai mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meskipun jawaban mereka dinilai mendekati benar, dewan juri yang dipimpin oleh Dyastasita WB menganggap jawaban itu kurang tepat dan memberikan pengurangan nilai. Ketika regu lain dari SMAN 1 Sambas menjawab dengan substansi yang sama, mereka dinyatakan benar. Hal ini memicu keberatan dari regu C2 yang meminta penilaian juri ditinjau kembali.
Indri Wahyuni, salah satu anggota dewan juri, menegaskan bahwa kejelasan artikulasi saat menjawab pertanyaan sangat penting. “Artikulasi itu penting. Dewan juri menilai berdasarkan apa yang terdengar jelas. Kalau tidak terdengar, maka juri berhak memberikan pengurangan nilai,” jelasnya. Pernyataan ini memicu perdebatan yang luas di media sosial dan menarik perhatian banyak orang.
Indri Wahyuni menjabat sebagai Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi di MPR RI, dan terlibat dalam berbagai kegiatan kelembagaan, termasuk LCC 4 Pilar. Namanya semakin dikenal publik berkat perannya di ajang cerdas cermat ini. Masyarakat pun mulai mencari informasi lebih lanjut mengenai latar belakang dan posisi Indri di MPR RI.
Selain perannya sebagai juri, laporan harta kekayaan Indri Wahyuni juga menarik perhatian publik. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang disampaikan pada 27 Maret 2026 untuk periode tahun 2025, total kekayaan yang tercatat mencapai Rp 3.986.628.752. Nilai ini merupakan akumulasi dari aset yang dimiliki setelah dikurangi utang.
Indri memiliki sejumlah aset tanah dan bangunan senilai Rp 4.350.000.000, termasuk:
- Tanah dan bangunan seluas 252 meter persegi di Kota Palembang senilai Rp 3.500.000.000.
- Tanah dan bangunan seluas 436 meter persegi di Kota Palembang senilai Rp 850.000.000.
Selain itu, terdapat harta bergerak lainnya senilai Rp 525.000.000 dan kas serta setara kas sebesar Rp 110.000.000. Meskipun total harta yang dimiliki mencapai Rp 4.985.000.000, Indri juga tercatat memiliki utang sebesar Rp 998.371.248, sehingga total kekayaannya tercatat sebesar Rp 3.986.628.752.
Kronologi kontroversi di LCC 4 Pilar Kalbar menunjukkan bahwa pertanyaan mengenai pemilihan anggota BPK menjadi titik awal permasalahan. Peserta diminta untuk menyebutkan lembaga yang wajib dipertimbangkan oleh DPR dalam memilih anggota BPK. Regu C menyebutkan bahwa anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, namun jawaban tersebut dianggap tidak terdengar jelas sehingga mendapat pengurangan nilai. Sementara itu, regu B memberikan jawaban serupa dan dinyatakan benar.
Polemik ini membuat masyarakat semakin tertarik untuk mengenal lebih dalam sosok Indri Wahyuni. Selain perannya sebagai dewan juri, profil jabatan dan laporan harta kekayaannya turut menjadi bahan perbincangan. Indri menjadi simbol dari pentingnya kejelasan komunikasi dalam kompetisi dan bagaimana penilaian yang adil harus dijunjung tinggi dalam setiap ajang. Kontroversi ini tidak hanya menyoroti kepribadian Indri, tetapi juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek pemerintahan.
