PSPK – 10 April 2026 | Jakarta, 11 tahun APJATEL menggelar Forum Group Discussion (FGD) Nasional Strategis yang mengangkat sinergi nasional dalam upaya memperkuat infrastruktur digital. Pada acara tersebut, Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) resmi meluncurkan Operating Vehicle Company (OVC) sebagai solusi efisiensi jaringan telekomunikasi.
Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika, Mulyadi, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan industri untuk mempercepat pemerataan konektivitas serta meningkatkan daya saing ekonomi digital. Ia menambahkan bahwa infrastruktur yang kuat menjadi fondasi utama transformasi digital Indonesia.
Ketua Umum APJATEL, Jerry Siregar, menyatakan bahwa infrastruktur telekomunikasi kini menjadi infrastruktur vital nasional. Ia menegaskan perlunya sinergi yang kuat agar pengelolaan jaringan tidak hanya efisien tetapi juga berorientasi pada kepentingan publik dan kedaulatan negara.
OVC dirancang sebagai entitas netral yang mengelola infrastruktur pasif telekomunikasi dengan prinsip open access. Dengan model ini, diharapkan duplikasi pembangunan kabel oleh operator dapat diminimalisir, sehingga biaya investasi dapat turun antara 40‑60 %. Efisiensi tersebut diharapkan mempercepat penyebaran jaringan ke daerah‑daerah yang selama ini sulit dijangkau karena kendala biaya.
- Pengelolaan netral dan terbuka untuk semua operator.
- Pengurangan duplikasi kabel hingga 60 %.
- Penurunan biaya investasi sebesar 40‑60 %.
- Peningkatan pemerataan akses internet di wilayah terpencil.
Selain OVC, forum juga membahas optimalisasi penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) serta penetapan tarif batas atas untuk infrastruktur pasif. Selama ini, regulasi yang tinggi dan tarif yang tidak standar menjadi hambatan utama ekspansi jaringan.
Beberapa komitmen yang dihasilkan antara lain:
- Harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemanfaatan aset daerah untuk penarikan kabel fiber optik.
- Penetapan tarif batas atas yang adil, transparan, dan berbasis biaya produksi.
- Peran pemerintah daerah diperkuat tidak hanya sebagai pemberi izin, melainkan sebagai fasilitator pembangunan digital.
Victor Irianto, Bendahara Umum sekaligus Ketua Pelaksana FGD, menutup acara dengan harapan APJATEL terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan digital melalui pembangunan jaringan yang merata dan berkelanjutan.
