PSPK – 23 Maret 2026 | Kejadian sengketa hak cipta yang melibatkan lagu legendaris Nuansa Bening kembali menjadi sorotan publik sejak kematian Vidi Aldiano pada Maret 2026. Konflik antara pencipta asli Keenan Nasution (dibantu Rudy Pekerti) dengan pihak keluarga Vidi menimbulkan serangkaian proses hukum yang mencapai tingkat kasasi, sekaligus memicu perbincangan hangat di media sosial dengan mayoritas komentar positif terhadap sang almarhum.
Sejarah Lagu Nuansa Bening dan Remake oleh Vidi Aldiano
“Nuansa Bening” pertama kali dipopulerkan pada tahun 1978 lewat album Di Batas Angan‑Angan milik Keenan Nasution. Selama lebih dua dekade, lagu tersebut menjadi ikon musik Indonesia. Pada 2008, Vidi Aldiano merilis versi remake yang mengangkat kembali melodi tersebut kepada generasi muda. Remake ini tidak hanya meningkatkan popularitas Vidi, tetapi juga menempatkan lagu kembali di tangga lagu digital, termasuk Spotify, Apple Music, dan platform streaming lainnya.
Awal Perselisihan dan Gugatan Hak Cipta
Pada tahun 2024, Keenan Nasution dan rekan penciptanya, Rudy Pekerti, menuduh Vidi Aldiano serta timnya tidak memperoleh izin langsung untuk merekam ulang “Nuansa Bening”. Mereka menegaskan bahwa royalti yang seharusnya mengalir ke pencipta selama lebih dari satu dekade tidak pernah dibayarkan secara transparan. Tuduhan ini berujung pada gugatan resmi yang diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 21 Mei 2025 dengan nomor perkara 51/Pdt.Sus‑HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst, menuntut ganti rugi sebesar Rp 24,5 miliar atas 31 pertunjukan komersial Vidi sejak 2008.
Rangkaian Gugatan Tambahan
Selama proses persidangan, pihak penggugat memperluas tuntutan mereka:
- 20 Juni 2025: Gugatan terkait distribusi digital di platform streaming, menuntut kompensasi atas penggunaan tanpa lisensi mekanikal.
- 3 Juli 2025: Gugatan atas metadata yang salah, di mana nama Rudy Pekerti tidak tercantum secara akurat, mengakibatkan kerugian tambahan sebesar Rp 900 juta.
Pertikaian ini sempat membuat versi Vidi Aldiano menghilang sementara dari Spotify, menandakan tekanan teknis yang diberikan kepada platform digital.
Respons Keluarga Vidi dan Upaya Penyelesaian
Vidi Aldiano, melalui kuasa hukumnya, mengajukan eksepsi bahwa gugatan tidak tepat alamat dan prosedurnya cacat. Keluarga menegaskan bahwa semua kewajiban royalti telah dipenuhi lewat Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan bahwa hak performing rights menjadi tanggung jawab penyelenggara acara, bukan artis secara pribadi.
Pada satu titik, Vidi sempat menawarkan uang tunai sebesar Rp 50 juta kepada penggugat sebagai penyelesaian, namun tawaran tersebut ditolak. Proses persidangan yang berlangsung dari Agustus hingga Oktober 2025 mengalami penundaan karena ketidakhadiran pihak Vidi pada beberapa sesi, serta kendala administratif yang menambah kompleksitas kasus.
Reaksi Publik dan Pernyataan Ayah Vidi, Harry Kiss
Sementara proses hukum berlarut, media sosial dipenuhi dengan komentar positif terhadap Vidi Aldiano. Harry Kiss, ayah almarhum, mengungkapkan bahwa 98 % pembahasan tentang putranya di dunia maya bersifat positif. Pernyataan tersebut disampaikan pada kunjungan ke TPU Tanah Kusir pada 22 Maret 2026, di mana ia memantau “war room” kepolisian yang mencatat sentimen daring.
Harry menambahkan bahwa sejak hari pertama hingga hari ketujuh setelah berita duka, mayoritas netizen memberikan dukungan, mengingat Vidi sebagai sosok yang baik dan berbakat. Bahkan video takbiran Vidi yang viral di media sosial menjadi simbol kebersamaan dan kenangan hangat, meskipun ayahnya menyatakan dengan haru bahwa tahun ini Vidi tidak dapat berpartisipasi secara langsung karena telah tiada.
Kasasi dan Penutupan Gugatan
Pada akhir 2025, pihak Vidi Aldiano memegang teguh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mendukung posisi mereka terkait hak performing rights. Pada pertengahan 2026, Keenan Nasution secara resmi mencabut gugatan kasasi terhadap Vidi Aldiano, menandakan akhir dari proses litigasi yang telah berlangsung lebih dari dua tahun.
Penarikan gugatan tersebut tidak berarti pengakuan atas pelanggaran, melainkan keputusan strategis untuk mengakhiri konflik yang semakin memecah belah komunitas musik Indonesia. Kedua belah pihak sepakat untuk meninjau kembali mekanisme pemberian lisensi dan transparansi pembayaran royalti guna mencegah kasus serupa di masa depan.
Kasus ini sekaligus membuka dialog luas mengenai perlindungan hak moral pencipta, peran lembaga kolektif, serta pentingnya pencatatan metadata yang akurat dalam era digital. Meskipun Vidi Aldiano tidak lagi hadir, warisannya tetap hidup melalui musik dan dukungan publik yang hampir seluruhnya bersifat positif.
