PSPK – 08 Mei 2026 | Krisis ekologi di Nusa Tenggara Timur (NTT) semakin nyata. Kekeringan, gagal panen, longsor, dan cuaca ekstrem menjadi ancaman yang nyata bagi masyarakat. Seminar Nasional Ecotheology yang digelar di Universitas Muhammadiyah Kupang pada 7 Mei membahas dampak krisis ekologis di NTT.
Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Cabang Nusa Tenggara Timur (Walhi NTT), Yuvensius Stefanus Nonga, menegaskan bahwa krisis iklim di wilayah ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan kerentanan sosial masyarakat. "Ketika kerentanan ekonomi dan sosial masyarakat tinggi lalu bertemu dengan ancaman iklim, maka risiko bencana pasti meningkat," katanya.
NTT juga dinilai sangat rentan terhadap kenaikan permukaan air laut. "Ancaman kehilangan pulau akibat perubahan iklim itu nyata," ujarnya. Selain krisis iklim, Yuvensius juga menyoroti ekspansi proyek geotermal di Pulau Flores yang dinilai turut memperparah krisis ekologis.
Ketua Donasi Sampahmu.id, Lucianos De Hefrianto Persli, menyoroti persoalan lingkungan di Kota Kupang yang juga kian mengkhawatirkan. Ia menyebut produksi sampah di kota tersebut mencapai sekitar 250 ton per hari. "Angka ini tergolong besar di NTT bahkan secara nasional, sehingga menjadi persoalan sosial yang perlu ditanggapi secara serius," kata Hefri.
Untuk mengatasi krisis lingkungan, diperlukan kolaborasi antara masyarakat, komunitas, mahasiswa, dan pemerintah. Mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan dalam menghadapi krisis lingkungan. Mereka harus mampu berpikir solutif, mendorong lahirnya regulasi yang relevan, serta menjadi bagian dari penyelesaian masalah.
Kesimpulan dari seminar nasional ini adalah bahwa krisis ekologi di NTT memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Diperlukan kerja sama dan kolaborasi untuk mengatasi krisis ini dan menciptakan solusi berkelanjutan untuk lingkungan dan masyarakat.
