PSPK – 25 April 2026 | Pada Jumat, 24 April 2026, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan Surat Edaran Nomor 900.1.13.1/3764/SJ yang secara tegas meminta seluruh gubernur di Indonesia untuk membebaskan pajak kendaraan listrik, termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kebijakan ini menjadi sorotan utama karena dianggap dapat mempercepat transisi energi bersih serta menurunkan beban biaya kepemilikan kendaraan listrik (EV) bagi konsumen.
Surat edaran tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 yang sebelumnya memberi ruang kepada pemerintah daerah untuk menetapkan pajak kendaraan listrik sebagai sumber pendapatan daerah. Peraturan itu sempat menimbulkan kebingungan karena sekaligus membuka peluang daerah untuk meningkatkan pajak pada kendaraan listrik, sementara instruksi terbaru justru menghapusnya secara total.
Ruang Lingkup dan Mekanisme Implementasi
Menurut isi Surat Edaran, setiap pemerintah provinsi wajib menyusun keputusan gubernur (Pergub) yang mengatur pembebasan pajak kendaraan listrik dan melaporkan pelaksanaannya kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri paling lambat 31 Mei 2026. Kebijakan ini selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 yang mengatur percepatan program kendaraan listrik berbasis baterai di Indonesia.
- PKB dan BBNKB untuk kendaraan listrik dibebaskan secara penuh.
- Insentif fiskal dapat mencakup kendaraan konversi dari bahan bakar fosil menjadi listrik.
- Pelaporan wajib melalui sistem digital Kementerian Dalam Negeri.
Pendapat Pemerintah Daerah dan Industri
Reaksi di tingkat provinsi beragam. Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menyatakan dukungan penuh dan berencana segera menerbitkan Pergub yang mengatur pajak kendaraan listrik. Ia menekankan bahwa kendaraan listrik menggunakan infrastruktur jalan yang sama dengan kendaraan berbahan bakar fosil, sehingga wajar dikenakan pajak yang sama, namun tetap mengedepankan insentif khusus hingga akhir 2025.
Di sisi lain, beberapa pengamat menilai adanya ketidaksesuaian regulasi. Permendagri Nomor 11 Tahun 2026 masih memberikan ruang bagi daerah untuk mengenakan pajak, sedangkan surat edaran terbaru meniadakan pajak tersebut. Andry Satrio Nugroho, kepala Center of Industry, Trade and Investment di INDEF, menyebut kebijakan ini sebagai “buying time” yang dapat menimbulkan ketidakpastian pasar bila tidak diikuti revisi regulasi utama.
Respons Industri Otomotif
Produsen kendaraan listrik lokal menanggapi kebijakan ini dengan optimisme. Ricky Christian, Marketing Director Wuling Motors, menyatakan bahwa pembebasan pajak kendaraan listrik sejalan dengan visi pemerintah mempercepat transisi energi. Wuling berharap kebijakan ini dapat meningkatkan minat konsumen terhadap model-model EV mereka, seperti Binguo EV, Cloud EV, dan model terbaru Eksion EV.
Namun, ia juga memperingatkan bahwa implementasi di masing‑masing daerah masih menjadi faktor penentu. “Kami akan memantau kebijakan gubernur dan menyesuaikan strategi pemasaran secara bertahap,” ujar Christian.
Dampak Ekonomi dan Lingkungan
Pembebasan pajak kendaraan listrik diproyeksikan dapat menurunkan harga jual EV hingga 10‑15 persen, membuatnya lebih kompetitif dibandingkan mobil berbahan bakar fosil. Dari perspektif fiskal, meski pemerintah daerah kehilangan potensi pendapatan PKB dan BBNKB, diharapkan peningkatan penjualan EV akan menambah basis pajak lain, seperti pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang masih berlaku.
Secara lingkungan, kebijakan ini diharapkan mempercepat pengurangan emisi CO₂ di sektor transportasi. Dengan target mengurangi emisi kendaraan hingga 30 persen pada 2030, penghapusan pajak menjadi salah satu pendorong utama adopsi EV.
Hambatan dan Tantangan
Implementasi kebijakan tidak lepas dari tantangan. Ketersediaan infrastruktur pengisian daya publik (SPKLU) masih terbatas, terutama di daerah luar Jawa. Selain itu, kesiapan regulasi turunan di tingkat kabupaten/kota menjadi faktor penghambat. Pemerintah pusat telah menyiapkan program subsidi pembangunan SPKLU, namun koordinasi antar‑lembaga masih diperlukan.
Selain itu, keberlanjutan fiskal menjadi pertanyaan. Jika pajak kendaraan listrik dibebaskan secara permanen, pemerintah daerah harus mencari sumber pendapatan alternatif, misalnya melalui pajak kendaraan berbahan bakar fosil atau pajak lingkungan.
Secara keseluruhan, instruksi Mendagri untuk menghapus pajak kendaraan listrik menandai langkah signifikan dalam upaya pemerintah mempercepat transisi energi. Keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, serta pelaku industri dan masyarakat.
