PSPK – 18 April 2026 | Baru‑baru ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil mengangkat hampir 7 ton atau sekitar 68.880 ekor ikan sapu‑sapu dalam operasi serentak di lima wilayah kota administrasi. Angka tersebut menjadi alarm bagi ekosistem perairan, tak terkecuali di Cilacap, Jawa Tengah, dimana ikan invasif ini semakin mudah ditemui mulai dari dataran rendah hingga tinggi.
Kerugian Fatal Ledakan Populasi Ikan Sapu‑Sapu
- Reproduksi masif tanpa predator: Seekor betina dapat menghasilkan hingga 19.000 telur per siklus dan dapat berulang kali dalam setahun. Tingkat kelangsungan hidup benih mencapai lebih dari 90 % karena jantan melindungi telur di dalam liang.
- Kerusakan ekosistem dan biota endemik: Ikan ini memakan telur ikan lokal, menggali liang yang menyebabkan erosi tepi sungai serta meningkatkan kekeruhan air, sehingga mengurangi kualitas habitat bagi spesies asli.
- Hama bagi nelayan: Sirip keras dan tajamnya dapat merobek jaring atau pukat, menimbulkan kerugian ekonomi bagi para nelayan.
- Risiko kesehatan manusia: Ikan sapu‑sapu liar toleran terhadap pencemaran dan dapat menyerap logam berat serta zat beracun. Konsumsi dagingnya berpotensi membahayakan kesehatan, sehingga penggunaannya terbatas pada pakan hewan tertentu.
Strategi Efektif Mengendalikan Ikan Sapu‑Sapu
- Pencegahan dan regulasi: Memperketat perdagangan ikan hias, edukasi masyarakat agar tidak membuang ikan ke perairan bebas, serta pemantauan dini menggunakan teknologi eDNA untuk mendeteksi invasi sejak dini.
- Penangkapan fisik terarah: Melakukan operasi penangkapan massal seperti di Jakarta, dengan fokus pada ikan berukuran kecil (<30 cm) untuk menurunkan potensi reproduksi. Ikan yang tertangkap wajib dimusnahkan.
- Kontrol biologis: Memanfaatkan predator lokal seperti ikan baung dan ikan betutu yang terbukti memangsa benih atau juvenil ikan sapu‑sapu, sehingga dapat menekan angka harapan hidup generasi baru.
Ledakan populasi ikan sapu‑sapu bukan sekadar masalah estetika sungai, melainkan krisis ekologi yang mengancam keseimbangan perairan. Kolaborasi antara pemerintah, peneliti, dan masyarakat diperlukan secara berkelanjutan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.
