Beranda PSPK Jilid XV: Pendidikan Karakter dan Keterampilan Abad 21 dalam Perencanaan Pembangunan

Diskusi dibuka oleh moderator Iwan Syahril, Ph. D. (kanan) yang membuka diskusi dengan pertanyaan mengapa penting membicarakan mutu pendidikan dan bagaimana kaitannya dengan kemampuan non kognitif siswa

Jakarta (2018), bertempat di Ruang Diskusi Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, PSPK kembali mengadakan diskusi publik melalui Beranda PSPK. Beranda PSPK kali ini mengangkat topik “Pendidikan Karakter dan Keterampilan Abad 21 dalam Perencanaan Pembangunan”. Dihadiri oleh tiga narasumber utama, yakni Dr. Ir. Subandi, MS. (Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan BAPPENAS), Dr. Supriano, M. Ed. (Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud RI), dan Najelaa Shihab (Peneliti PSPK) serta dimoderasi oleh Iwan Syahril, Ph. D. (Peneliti PSPK dan Dosen Sampoerna University), diskusi berjalan secara partisipatif selama kurang lebih dua jam.

Iwan Syahril, Ph. D. sebagai moderator membuka diskusi dengan kerangka pertanyaan apakah pendidikan saat ini sudah tertuju pada prinsip keutuhan dan keseimbangan, di mana seluruh aspek yang melekat pada diri siswa menjadi hal yang sama pentingnya, terutama dalam menyikapi tantangan di abad ke-21. Bahkan, Ki Hajar Dewantara sendiri pada tahun 1946 mengemukakan bahwa pendidikan indonesia terlalu menekankan pada capaian-capaian yang tinggi bukan untuk perkembangan kejiwaan anak. Hal ini juga berkait dengan mutu pendidikan Indonesia yang kerapkali sulit untuk diterjemahkan dalam kerangka kebijakan.

Sesi pertama diskusi dibuka oleh paparan dari Najelaa Shihab yang menggambarkan mengapa membicarakan mutu pendidikan menjadi hal yang amat penting. Berdasarkan riset yang dilakukan terhadap sejumlah dokumen kebijakan, mutu pendidikan sebenarnya sudah menjadi salah satu tujuan dalam perencanaan pembangunan, termasuk bidang pendidikan. Dalam dokumen RPJMN 20015-2019 misalnya, mutu pendidikan menjadi salah satu strategi arahan dalam mencapai tujuan pembangunan. Sementara dalam berbagai arah kebijakan pendidikan mulai dari undang-undang sisdiknas, standar akreditasi, standar nasional pendidikan, hingga pendidikan karakter yang secara konsisten menunjukkan hal yang sama  di mana gambaran lulusan yang dibutuhkan mencakup kemampuan yang utuh mulai dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

Najelaa juga memaparkan bahwa hal ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menekankan sejumlah keterampilan yang penting dimiliki siswa di abad ke-21 ini. Sejumlah studi memaparkan pentingnya melihat aspek non kognitif ini sebagai bagian yang sama-sama berkontribusi terhadap keberhasilan siswa di masa kini dan masa yang akan datang. Misalnya, studi yang dilakukan OECD (2014) yang menunjukkan bahwa gangguan mental berkontribusi dalam penurunan PDB hingga 5 persen. Untuk itu, Najelaa menerjemahkan hal ini dalam kerangka kebijakan melalui rekomendasi penggunaan AKSI (Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia) sebagai indikator alternatif dalam mengambarkan lulusan siswa secara komprehensif, dalam artian aspek kognitif dan non kognitif.

Menyambung paparan tersebut, Dr. Ir. Subandi, MS. mengemukakan sulitnya menentukan indikator yang tepat dalam menggambarkan mutu pendidikan. Dalam sepuluh tahun terahir, fokus perencanaan pembangunan memang didominasi oleh perluasan akses. Untuk mutu pendidikan sendiri, kualitas guru menjadi salah satu indikator dalam perencanaan pendidikan, di mana proksi guru berkualitas ini ditunjukkan melalui sertifikasi guru. Sementara itu, kualitas siswa digambarkan melalui UN dan IIUN serta PISA. Terkait aspek non kognitif siswa,  Subandi setuju bahwa seiring dengan perkembangan abad ke-21, keterampilan siswa yang komprehensif sangat dibutuhkan. Hal ini, perlu didukung oleh iklim sekolah yang sehat yang didukung oleh kepercayaan dari orangtua serta karakter guru sekolah itu sendiri yang harus menjadi role model siswa. Ia juga mengemukakan bahwa saat ini belum ada indikator yang digunakan dalam perencanaan pembangunan di bidang pendidikan untuk menggambarkan hal tersebut. Menurutnya, kita bisa melihat indikator lain terkait aspek non kognitif dari bidang lain, misalnya indeks toleransi dari hasil Susenas Sosial dan Budaya Pendidikan.

Menanggapi hal tersebut, moderator menyambung diskusi dari perspektif kebijakan pendidikan melalui pemaparan oleh Dr. Supriano, M. Ed. dalam kerangka kebijakan pengembangan guru. Menurut Supriano, distribusi guru-guru yang berkualitas melalui sistem zonasi menjadi salah satu opsi peningkatan mutu pendidikan. Di mana ada sekitar 2578 zona dengan masing-masing MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) yang perlu diberikan intervensi. Ia menambahkan bahwa pembentukan guru inti di setiap zona telah dilakukan, di mana setiap guru tersebut diharapkan mampu menggerakkan guru-guru lain di sekitarnya dalam menerapkan praktik baik di ruang kelas.

Diskusi berlanjut dengan umpan balik yang dikemukakan oleh beberapa peserta yang mewakili sejumlah pemangku kepentingan. Dr. Wawan Wahyu, M. Pd. (Dosen FPMIPA UPI) memaparkan bagaimana praktik baik yang dilakukan LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan) dalam mengembangkan karakter mahasiswa-mahasiswa calon guru melalui praktikum di ruang kelas. Selain itu, Dr. Saur Panjaitan (Sekjen Taman Siswa) juga mengemukakan pentingnya mengangkat nilai-nilai Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan karakter.

Menanggapi hal tersebut, para narasumber diskusi mengemukakan betapa pentingnya menerjemahkan isu-isu ini dalam kerangka kebijakan. Hal ini ditanggapi oleh salah satu peserta diskusi Joanne Dowling (TASS Facility Director) yang memaparkan sejumlah indikator mutu terutama aspek non kognitif terkait arah kebijakan dalam perencanaan pembangunan. Selain indikator dalam AKSI, beberapa aspek seperti budaya sekolah dan nilai-nilai dari pendidikan karakter, juga perlu pengalaman dan keterampilan yang dimiliki siswa agar bisa berkembang di masa yang akan datang, hal ini terkait dengan keterampilan abad 21 seperti self regulation serta motivasi intrinsik siswa. Untuk itu, koordinasi sejumlah K/L terkait seperti BAN, BSNP, Balitbang dan Dikdasmen sangat diperlukan.

Menanggapi hal ini, Najelaa mengemukakan bahwa aspek-aspek tersebut memang penting, meskipun dalam praktiknya memasukkan semua aspek tersebut dalam perencanaan kebijakan tidaklah mudah. Melibatkan aspek non kognitif yang sama pentingnya dengan aspek kognitif saja sudah menjadi salah satu langkah penting dalam kerangka kebijakan sambil kita perbaiki terus bagaimana cara mengukurnya.

Menutup diskusi, moderator memaparkan poin-poin penting dalam diskusi yang berfokus pada isu terkait langkah lanjutan yang perlu memperhatikan sejumlah aspek, diantaranya: 1) komitmen dari semua pemangku kepentingan bahwa aspek non kognitif adalah keluaran penting dalam proses pendidikan; 2) klarifikasi peran dan konsep sehingga tidak membingungkan implementasi; serta 3) selain keluaran hasil, penting juga meningkatkan kapasitas sistem dan proses.

 

Beranda PSPK Jilid XIV: Zonasi dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan

Catharina M. Girsang, sebagai staf ahli regulasi pendidikan di Kemdikbud RI memaparkan perspektif umum terkait sistem zonasi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (2018), bertempat di Ruang Diskusi Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, PSPK kembali melangsungkan diskusi terbuka dengan sejumlah pemangku kepentingan melalui Beranda PSPK. Menanggapi isu mengenai sistem zonasi pendidikan, sebagaimana hadir dalam sejumlah pemberitaan akhir-akhir ini, Beranda PSPK kali ini mengangkat topik “Zonasi dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan”. Beranda Jilid XIV ini dihadiri oleh dua narasumber utama, Catharina M. Girsang S. H., S. E., M. H. (Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan, Kemdikbud RI) dan Nisa Felicia, Ph. D. (Peneliti PSPK dan Dosen Sampoerna University), diskusi yang dimoderasi oleh Elin Driana, Ph. D. (Peneliti PSPK dan Dosen Universitas Muhammadiyah Prof Dr. Hamka ) ini berlangsung secara partisipatif.

Nisa Felicia, Ph. D. membuka diskusi dengan pemaparan terkait sistem zonasi dalam pendekatan teoritis. Jika kembali pada esensi pemerataan dan atau equity, layanan yang diberikan oleh institusi pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang beragam. Hal ini menjadi penting karena jika pemerataan berjalan dengan ideal, siswa akan mendapatkan kesempatan untuk mengoptimalkan potensinya. Dalam perspektif sistem, hal ini akan mendorong peningkatan kualitas hasil belajar siswa yang relatif sama baiknya.

Dalam kaitannya dengan sistem zonasi, paradigma pemangku kebijakan dan masyarakat menjadi hal yang turut berkontribusi dalam keberhasilan tujuan pemerataan. Konkretnya, berkurangnya pelabelan ‘sekolah favorit’ sebagai paradigma yang cenderung bersifat market place menjadi salah satu indikator penting akan keberhasilan upaya pemerataan.

Hal ini, juga disetujui oleh Catharina M. Girsang S. H., S. E., M. H. yang mengemukakan bahwa penghilangan status ‘sekolah favorit’ menjadi salah satu tujuan dalam sistem zonasi pendidikan. Sistem zonasi pendidikan ini tertuang dalam Permendikbud No. 14/2018 tentang PPDB, di mana jarak menjadi prioritas pertama penerimaan siswa baru.

Disadur dari Kemdikbud RI

Selain jarak, sejumlah aspek lain dipertimbangkan sebagai prioritas dalam penerimaan siswa baru. Secara umum, urutan prioritas PPDB tersebut adalah: 1) Jarak; 2) Hasil ujian; serta 3) Prestasi khusus (khusus jenjang sekolah dasar usia menjadi prioritas utama, dan bagi SMK jarak tidak menjadi prioritas). Pada praktiknya, perbedaan interpretasi setiap daerah dalam memaknai proporsi prioritas serta teknis implementasi turut menimbulkan konsekuensi tertentu. Beberapa konsekuensi tersebut dirasa merugikan sejumlah pihak, terutama siswa sebagai penerima layanan. Seperti yang dipaparkan oleh Septiana Dewi, salah satu perwakilan orangtua siswa. Ia menceritakan bahwa anaknya tidak bisa diterima bahkan oleh enam sekolah negeri sekitar rumahnya karena ‘kalah dekat’ dibanding calon siswa lain. Meskipun jarak ke sekolah menurutnya tergolong dekat, kurang lebih 1,5 km.

Abduh, salah satu peserta dalam diskusi mengemukakan perlunya mempertimbangkan kombinasi antara zonasi dan prestasi, di mana masing-masing memberikan poin tersendiri. Catharina M. Girsang S. H., S. E., M. H. menanggapi bahwa hal ini bisa dipertimbangkan sebagai pilihan terahir bukan pertama. Titik berat dari kebijakan ini adalah mempertimbangkan jarak sebagai prioritas, sehingga dinas pendidikan harus mampu menganalisis peta pendidikan di daerahnya. Jika hal ini dilakukan, persepsi jarak yang ideal setiap daerah tentu akan berbeda-beda, sehingga proporsi penerimaan tetap pada prioritas yang ditetapkan Permendikbud. Selain itu, interpretasi akan prestasi juga perlu ditegaskan, misalnya olimpiade bukan nilai rapor. Transparansi penerimaan siswa juga menjadi hal penting, di mana orangtua harus tahu mana jalur zonasi, prestasi, dan perpindahan atau di luar zona, serta berapa persentasinya. Jalur prestasi memang diprioritaskan kepada siswa di luar zonanya, sehingga secara proporsi (5%) juga tergolong kecil, karena asumsinya hanya orang tua yang mampu secara finansial yang dapat menyekolahkan cukup jauh dan memerlukan cost yang tidak kecil.

Hal ini, juga dikemukakan Nisa Felicia, Ph. D. yang mengemukakan bahwa daerah perlu paham mengapa proporsi tersebut menjadi penting. Prioritas 20% siswa yang berasal dari keluarga miskin (dalam 90 persen sistem zonasi) mungkin dikarenakan secara proporsi siswa dengan karakteristik tersebut lebih dominan, sementara di daerah lain seperti daerah sub-urban mungkin akan berbeda. Selain itu, jika kita memperbesar proporsi 5% maka ketimpangan justru akan tetap terjadi.

Nisa Felicia, Ph. D. juga mengemukakan hasil studinya melalui analisis data PISA. Ia menemukan bahwa terdapat ketimpangan capaian performa siswa Indonesia antar sekolah secara signifikan. Salah satu faktor yang berkontribusi pada ketimpangan ini adalah status sosial-ekonomi, di mana sekolah yang didominasi oleh siswa dengan golongan ekonomi menengah-atas lebih tinggi daripada sekolah dengan dominasi siswa yang berasal dari ekonomi menengah-bawah. Artinya, jika anak-anak diberi kesempatan untuk berada di sekolah yang sama, maka peluang untuk menumbuhkan potensi terbaiknya semakin besar, sehingga pemerataan kualitas lulusan akan meningkat. Nisa juga mengemukakan, bahwa berdasarkan hal tersebut penggunaan indeks sekolah pada perguruan tinggi juga perlu dihapuskan. Pada faktanya, bahkan untuk anak yang berasal dari sekolah favorit sekalipun tetap harus berjuang untuk mendapatkan capaian terbaik.

Sistem zonasi ini memang membutuhkan koordinasi sejumlah pihak dan kebijakan lanjutan. Hal ini juga diungkapkan Catharina sebagai staf ahli regulasi pendidikan di Kemdikbud RI bahwa kebijakan PPDB ini merupakan salah satu dari rangkaian kebijakan lainnya seperti PPK (Penguatan Pendidikan Karakter), pengaturan beban kerja guru, dan lain sebagainya.

Jika melihat lebih luas lagi, penerapan sistem zonasi ini mengingatkan kita terhadap Trisentra Pendidikan Ki Hadjar Dewantara, karena sekolah sebagai institusi pendidikan memiliki peluang saling berkolaborasi dengan institusi lain di sekitarnya, termasuk sekolah lain, masyarakat serta organisasi kemasyarakatan lainnya, karena siswa yang bersekolah disana merupakan anak-anak yang berasal dari lingkungan sekitar sekolah. Perubahan paradigma ini bisa menjadi salah satu titik kunci dalam keberhasilan pemerataan pendidikan yang berkualitas di Indonesia.

 

 

Beranda PSPK XIII: Belajar dari Ki Hadjar

Jakarta–Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei 2018, melalui rangkaian Ngobrol Publik Pesta Pendidikan 2018 di Jakarta, Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) melakukan diskusi publik Beranda PSPK XIII yang bertajuk “Belajar dari Ki Hadjar” di Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Henny Supolo, peneliti PSPK yang juga berperan sebagai Ketua Badan Pengurus Yayasan Cahaya Guru menjadi moderator dalam diskusi. Dalam Beranda kali ini, hadir Iwan Syahril, Ph.D. (peneliti PSPK, dosen Sampoerna University) serta Ir. Totok Suprayitno, Ph.D. (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), selaku narasumber utama. Selain itu, hadir perwakilan dari keluarga Ki Hadjar serta Taman Siswa.

Iwan Syahril membuka diskusi dengan memaparkan konsep pemikiran Ki Hadjar. Hal pertama yang ia sampaikan bahwa pemikiran Ki Hadjar lebih besar dari konteks pendidikan, karena ia merupakan pejuang kebudayaan. Kebudayaan bukan hanya kesenian, tetapi semua aspek kehidupan seperti sistem politik, ekonomi, dan sosial. Iwan menganalogikan pemikiran Ki Hadjar ibarat tata surya, di mana pusatnya menggambarkan nilai universal, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan planet yang mengitari nilai universal memiliki percepatan, karakter, dan alamnya masing-masing. Tidak bisa menjadikan Bumi sebagai Venus, atau Mars sebagai Pluto.

Tiga hal utama yang selalu hadir dalam pemikiran Ki Hadjar yaitu perubahan, asas tri-kon, dan budi pekerti. Kebudayaan menurutnya harus tetap mengalami perubahan. Sama seperti planet, kebudayaan tidak bisa berhenti, terisolasi atau mengisolasi. Dalam melihat kebudayaan, nilai-nilai kemanusiaan sifat pokoknya sama, namun, bentuk, isi, dan irama (kodrat alam dan kodrat zaman) inilah yang menantang kita untuk melakukan perubahan.

Kedua, Asas Tri-Kon. Prinsip melakukan perubahan yaitu kontinuitas yakni perubahan dari kebudayaan harus melanjutkan tradisi kebudayaannya sendiri; konvergensi yaitu perubahan tidak boleh menjauh dari nilai universal, nilai kemanusiaan; dan konsentris yaitu walaupun kebudayaan konvergen, namun jangan sampai menghilangkan kepribadiannya sendiri. Terakhir, konsep kebudayaan menurut Ki Hadjar adalah Budi Pekerti. Menurut Ki Hadjar, hal yang berubah yang pertama adalah perubahan, dan kedua adalah budi pekerti.

Iwan Syahril, peneliti PSPK serta dosen Sampoerna University, mamaparkan pemahamannya dalam memaknai pemikiran Ki Hadjar.

Dalam paparannya, Iwan pun menyampaikan bahwa pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Pengajar adalah petaninya. Pendidikan hanya bisa menuntun, sama halnya dengan petani yang menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki pertumbuhan tanaman padi, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat iradatnya padi. Ia tak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya tumbuh sebagai jagung.

Berbicara mengenai implementasi yang sudah dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Totok sebagai kepala Balitbang Kemdikbud RI memaparkan sejumlah upaya dalam mengimplementasikan konsep Tri Sentra Pendidikan. Sebagai contoh, kebijakan pengurangan jumlah siswa per kelas dimana tujuannya agar sekolah bisa mengoptimalkan potensi setiap siswa, penerapan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) yang bertujuan memberikan kebebasan guru dalam menumbuhkembangkan inovasi dalam mengajar, serta rencana diberlakukannya rapor karakter, yang menegaskan bahwa sekolah bukan hanya untuk capaian akademik saja.

Ki Saur, Sekjen Taman Siswa, memaparkan bagaimana sistem pamong di Taman Siswa.

Selain dua narasumber utama, hadir pula Rangga Dewati Suryaningrat (cicit Ki Hadjar) serta Ki Saur Panjaitan selaku Sekjen Taman Siswa. Rangga bercerita mengenai kebiasaan Ki Hadjar yang mengajarkan nilai-nilai melalui lagu-lagu Jawa. Disini Rangga menegaskan bahwa Ki Hadjar dalam mendidik memakai kebudayaan sendiri. Dalam menegur anak-anak yang salah pun, cara yang digunakan Ki Hadjar adalah dengan berdiskusi. Sementara, Ki Saur memaparkan sistem pamong di Taman Siswa. Semua hal di Taman Siswa ditujukan untuk memerdekakan anak. Anak bukanlah kertas kosong, tetapi ia seperti kertas yang sudah ada garis-garisnya, tugas guru hanya membantu anak menemukan dan menebalkan polanya.

Dalam sesi diskusi, Mahfudhoh (guru SD Harapan Ibu Pondok Pinang) bertanya mengenai apa yang membuat konsep Ki Hadjar belum terwujud saat ini serta pertanyaan dari Rangga mengenai cara menangani kendala saat pelatihan Kurikulum 2013 dimana tidak semua orang bisa menangkap benang merah dari ajaran Ki Hadjar yang sudah diupayakan hadir di K13.

Menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut, Iwan menjawabnya dengan mengajukan pertanyaan “sudahkah kita merdeka?”. Menurut Iwan, siswa akan merdeka belajar jika gurunya pun merdeka belajar. Merdeka bukan sekadar merdeka, tetapi merdeka yang sistematis dan runut ilmunya. Merdekakan diri dengan ilmu dan belajar. Seperti kutipan Mukhtar Bukhori yang disampaikan Iwan, bahwa“Belajar dari guru yang senang belajar, ibarat minum air dari mata air yang sangat jernih, tetapi belajar dari guru yang enggan belajar ibarat minum air dari air comberan, polutif.”

Mengenai penyimpangan implementasi pemikiran Ki Hadjar, Totok mengakui adanya distorsi pemikiran di lapangan. Tri Sentra Pendidikan itu penting, tidak bisa hanya mengandalkan 20% APBN, serta mencari praktik-praktik baik yang bisa dibagikan kepada yang lain. Totok juga menambahkan, setiap orang harus menjadi pembelajar, termasuk guru. Kurikulum itu bukan buku, tetapi guru. Setiap hal dari guru adalah kurikulum. Maka langkah yang tepat bukan pedoman, tetapi praktik baik.

Saat Iwan dan Totok menjawab pertanyaan terakhir yang diajukan moderator mengenai apa yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi tantangan abad 21. Menurut Iwan, kuncinya adalah belajar dan merdeka dengan ilmu. Belajar untuk belajar, belajar untuk tidak belajar apa yang tidak perlu, dan belajar kembali dari apa yang sudah dipelajari, tambah Totok.

Diskusi ditutup dengan kutipan pemikiran Ki Hadjar oleh moderator, bahwa “Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang berguna untuk orang lain, semua dari kita disini membuktikan bahwa kita ingin sekali membawa api cahaya Ki Hadjar untuk lingkungan.” Selain itu, mengutip apa yang disampaikan Ki Hadjar kepada cucunnya (dalam buku Ki Hadjar), Iwan memaparkan bahwa “Jika ada yg bertanya siapa itu Ki Hadjar, katakanlah bahwa Ki Hadjar adalah orang Indonesia biasa yang bekerja untuk Indonesia dengan cara Indonesia.”

 

 

Beranda PSPK Jilid XII: Setelah Membaca, Opo meneh rek?

Surabaya mendeklarasikan sebagai Kota Literasi pada tahun 2014. Banyak program yang dilakukan pemerintah Surabaya dalam menyukseskan Gerakan Literasi Surabaya (GLS), seperti Gerakan 15 Menit Membaca sebelum pembelajaran yang diikuti dengan penulisan ringkasan serta Tantangan Membaca yang menekankan pada target jumlah buku untuk dibaca. Lalu, setelah membaca, opo maneh rek? Apakah GLS yang dilakukan sudah meningkatkan kemampuan literasi siswa?

Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, melalui rangkaian Ngobrol Publik Pesta Pendidikan 2018 Surabaya, bertempat di LPMP Jawa Timur, PSPK membuka ruang diskusi terkait literasi dengan pemangku kebijakan, orangtua, komunitas, guru, peneliti, praktisi pendidikan, aktivis literasi, dan mahasiswa melalui “Beranda PSPK Jilid XII: Setelah Membaca, Opo meneh rek?”.

Beranda PSPK Jilid XII: Setelah Membaca, Opo meneh rek?

Najelaa Shihab berperan sebagai moderator yang memandu jalannya diskusi. Hadir Sofie Dewayani (peneliti dan praktisi literasi), Kartono (pendiri TBM Kawan Kami), serta perwakilan Dinas Pendidikan Kota Surabaya Munayah (Kepala Seksi Kurikulum dan Pembinaan Dasar Dinas Pendidikan Surabaya) sebagai narasumber utama.

Diskusi dibuka dengan pemaknaan gerakan literasi oleh Sofie Dewayani. Menurut Sofie, gerakan literasi yang terjadi saat ini masih terlihat sebagai program, bukan gerakan. Hal ini karena adanya keharusan yang dibebankan serta kurangnya melibatkan sisi emosi dan keberminatan. Faktor afektif tersebutlah yang menghilangkan makna gerakan. Kemudian dalam pelaksanaannya pun masih seragam di seluruh Indonesia, tidak ada inovasi dan kebaruan, serta tidak menyesuaikan dengan konteks lokal. Misalnya, gerakan membaca 15 menit dilakukan seragam antara daerah dan pusat, sementara kondisi ketersediaan buku sangat berbeda, sehingga membuat anak-anak di daerah bosan karena buku sudah habis. Kesadaran untuk menerjemahkan dalam konteks kekinian pun disampaikan Sofie sebagai faktor penting dalam peningkatan literasi. Konteks abad 21 misalnya, apakah dalam meningkatkan literasi anak harus semuanya menyukai membaca dan menulis di buku teks? Bagaimana dengan anak-anak yang menyukai vlogging? Bagaimana membuat literasi membumi bagi anak-anak dengan berbagai kebutuhan?

Kemudian diskusi dilanjutkan dengan apa yang sudah dilakukan Dinas Pendidikan Surabaya dalam meningkatkan literasi siswa. Menurut Munayah, gerakan literasi ini telah dilakukan sejak 2014 saat siswa ditugaskan menuliskan apa yang dilakukan bersama keluarga selama libur, kemudian berlanjut di tahun 2015 dengan Gerakan Membaca 15 Menit dan membuat ringkasan serta Tantangan Membaca yang terus meningkat jumlah bukunya per tahun. Dinas Pendidikan juga membukukan tulisan-tulisan terbaik siswa yang dikirim pihak sekolah dan menjadi salah satu suvenir tamu pemerintah. Walaupun program yang dilakukan melampaui target, Munayah mengaku mengalami beberapa tantangan, seperti keterbatasan fasilitas perpustakaan yang ditanggulangi dengan pembuatan sudut baca di setiap kelas serta keterbatasan buku yang diatasi dengan mengalokasikan sebagian dana BOS serta sumbangan swadaya siswa.

Sementara itu, Kartono berbagi cerita mengenai bagaimana awalnya ia sampai mendirikan TBM Kawan Kami di kawasan Dolly. Kepedulian merupakan awal ia terjun ke dunia perpustakaan. Aktif mengikuti pelatihan-pelatihan, membuatnya sering membaca kembali modul-modul pelatihan. Aktivitas membaca (kembali) itu diakuinya banyak membuat perubahan dalam hidupnya dan akhirnya membangun TBM Kawan Kami. Dalam kegiatannya, ia sering bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi serta mahasiswa di Surabaya. Hal penting yang ia lakukan dalam mengajarkan anak membaca adalah mereka tidak asal membaca, tetapi membaca yang bertujuan, seperti membaca resep kemudian mempraktikannya.

Banyak kegiatan yang telah diupayakan Surabaya dalam meningkatkan literasi, misalnya seperti yang disampaikan Prof Kasyani dari Pusat Studi Literasi Universitas Negeri Surabaya (UNESA), yakni membantu pengumpulan buku ke daerah-daerah penempatan guru SM3T serta adanya KKN Literasi UNESA sejak 2017.  Begitu pun dengan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dengan menurunkan tenaga perpustakaan untuk membantu perpustakaan sekolah, seperti yang diakui Sucipto seorang guru di Surabaya, serta Musdiq Ali, Kepala Dinas Perpustakaan Surabaya yang turut hadir dalam diskusi ini. Namun, ditambahkan lagi oleh Musdiq, keterbatasan tenaga perpustakaan ini membuat mereka tidak bisa penuh waktu membantu sekolah, karena keterbatasan tersebut, harapan ke depan, tenaga perpustakaan bisa menciptakan tenaga perpustakaan dari sekolah sendiri yang handal.

Selain itu, Sucipto menyampaikan bahwa buku saku yang diberikan pemerintah kurang operasional. Hal tersebut ditanggapi Munayah (perwakilan Dinas Pendidikan Surabaya) dengan menyampaikan bahwa setiap tahun buku panduan tersebut selalu diperbarui dan rencananya akan memuat penguatan implementasi mulai dari perencanaan sampai implementasinya.

Seperti halnya diskusi-diskusi Beranda lainnya, Beranda kali ini pun mengundang banyak masukan dan rekomendasi perbaikan. Misalnya yang disampaikan Pri yang menyarankan agar pihak guru dan kepala sekolah pun ikut membaca saat Gerakan 15 Menit Membaca, karena gerakan literasi ini perlu contoh. Begitu pula Nurwin (Pelaksana Harian Gerakan Literasi Nasional dan Wakil Ketua Gerakan Literasi Sekolah) menyampaikan bahwa kita bisa ikut andil dalam gerakan literasi yang dimulai dari lingkungan sendiri dengan merekomendasikan dana desa untuk pendirian taman baca.

Sementara Sulistyanto Soejoso, praktisi pendidikan dan mantan Dewan Pendidikan Jawa Timur, memberikan masukan untuk meninjau ulang kebijakan 15 Menit Membaca yang diikuti kewajiban dalam penulisan ringkasan, menurutnya tugas membuat ringkasan setiap hari akan mendorong asumsi harus membaca satu buku dalam 15 menit, kemudian esok harinya siswa akan membaca buku baru tanpa menyelesaikan buku kemarin. Hal ini dikhawatirkan akan membentuk kebiasaan yang tidak baik, yakni tidak menyelesaikan apa yang dimulai. Ia pun menambahkan bahwa yang paling penting adalah menciptakan atmosfer yang membangun budaya membaca, seperti jam buka perpustakaan lebih lama dari jam sekolah, memperluas jaringan perpustakaan, membuka akses masyarakat terjadap perpustakaan sekolah, serta memberikan ruang untuk siswa terlibat dalam mengelola perpustakaan.

Terakhir, Sofie menambahkan agar gerakan literasi yang dilakukan tidak terpaku pada peringkat dan terjebak angka-angka statistika. Ia pun mencontohkan yang dilakukan Iran, yang memaknai literasi secara mendalam serta menumbuhkan identitas sebagai bangsa melalui syair.

Menutup diskusi, moderator memaparkan simpulan hasil diskusi, terlepas dari berbagai kendala yang disampaikan berbagai pihak, perlu dipikirkan indikator keberhasilan setelah membaca seperti apa dan bagaimana kualitas yang ingin dicapai, implementasi kebijakan, termasuk di dalamnya bagaimana kebijakan tersebut diinterpretasikan.

Hal lain yang sering ditemui PSPK dalam beragam diskusi melalui Beranda adalah pemahaman dalam memaknai urutan kebijakan, seringkali kita melihat suatu kebijakan hanya dalam suatu kurun waktu tertentu, bagaimana kebijakan tersebut di waktu sebelumnya dan di waktu yang akan datang seringkali tidak relevan. Beberapa usulan konkrit dalam diskusi seperti literasi multimodal, literasi digital, dan lain sebagainya memantik percakapan yang bisa menjadi bahan diskusi lanjutan Beranda PSPK.

Beranda PSPK Jilid XI: Serba Serbi Program Indonesia Pintar

Najelaa Shihab (kiri) membuka diskusi Beranda PSPK Jilid XI Serba Serbi PSPK dengan sejumlah narasumber (kiri-kanan): Nisa Felicia, Hamid Muhammad, Salam, dan Abdullah Faqih

Untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan bagi anak-anak Indonesia, pemerintah telah melaksanakan program bernama Program Indonesia Pintar (PIP) sejak 2014. Melalui PIP, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 9,344 triliun rupiah untuk diberikan kepada 17,9 anak Indonesia.

Namun, apakah PIP ini sudah berhasil membantu meningkatkan akses anak-anak Indonesia terhadap pendidikan?

Beranda PSPK Jilid XI Serba Serbi Program Indonesia Pintar membuka ruang diskusi bagi pemangku kebijakan, orangtua, pengawas, kepala sekolah, guru, peneliti, bahkan anak untuk meningkatkan efektivitas program.

Dalam diskusi ini, Najelaa Shihab memoderasi jalannya diskusi dengan narasumber utama Hamid Muhammad, M.Sc., Ph.D. (Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikbud), Abdullah Faqih, M.A., M.Ed. (Kepala Subdirektorat Kesiswaan Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kemenag), Dr. Salam, M.Pd. (Kepada Dinas Pendidikan Kab. Gowa), dan Nisa Felicia, Ph.D (peneliti PSPK).

Diskusi dibuka dengan kerangka berpikir terkait program dalam pendekatan teoritis oleh Nisa Felicia, peneliti PSPK. Menurutnya, program sebagaimana yang dilakukan PIP bukanlah hal baru bagi berbagai negara. Program ini sudah banyak dilakukan di negara-negara berkembang di Amerika Latin dan Asia. Program yang sering disebut dengan Pro-poor Education Insentive dan/ atau Conditional Cash Transfer (CCT) Program ini digambarkan sebagai program untuk mencegah anak putus sekolah, membantu biaya personal pendidikan, menurunkan kesenjangan terkait pendidikan, serta meningkatkan angka partisipasi sekolah di kalangan anak dari keluarga miskin dan rentan miskin.

Hal ini serupa dengan salah satu target sasaran PIP, sebagaimana dipaparkan oleh Hamid Muhammad (Dirjen Pendidikan Dasar Menengah) yang mengungkapkan bahwa PR besar Kemendikbud adalah bagaimana menjangkau kembali anak-anak yang telah putus sekolah. Sementara itu, hal yang mendasar seperti pendataan masih mengalami sejumlah hambatan. Abdullah Faqih (Kasubdit Kesiswaan Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah Dirjen Pendidikan Islam) mengemukakan bahwa meskipun Kemenag mendata anak-anak penerima KIP menggunakan Basis Data Terpadu (BDT), namun masih banyak anak yang secara data berhak mendapatkan KIP terpaksa belum mendapatkan karena kuota yang tersedia untuk Kemenag tidak mencukupi.

Urusan pendataan ini dibenarkan oleh Sri Kusumastuti (perwakilan TNP2K), bahwa PIP berbeda dengan BSM yang bersifat school-based. PIP bersifat  family-based di mana pendataan dilakukan berdasarkan data keluarga.

Selain para pemangku kebijakan, dalam diskusi ini hadir sejumlah praktisi pendidikan. Nurrohim sebagai pendiri Sekolah Master Depok, sebuah sekolah alternatif yang diikuti oleh anak-anak dari kalangan marjinal, mengemukakan kendala yang dihadapi siswanya dalam hal pencairan, di mana banyak anak yang tidak memiliki identitas resmi sehingga tidak dapat diproses oleh pihak bank. Menanggapi hal tersebut, Hamid Muhammad mengemukakan bahwa hal ini memang sering terjadi, ia menekankan bahwa memiliki identitas resmi merupakan suatu keharusan sehingga langkah pertama yang bisa dilakukan adalah dengan mengakomodir kebutuhan akan identitas resmi anak ini melalui Dinas Sosial. Kendala dalam pencairan pun dirasakan oleh Salam (Kadisdik Kabupaten Gowa), di mana seringkali siswa sulit untuk mengakses bank karena jarak yang terlalu jauh.

Hal serupa juga dipaparkan Aditya, salah satu staf KSP (Kantor Staff Presiden) bahwa kebijakan lebih spesifik perlu dilakukan terutama pada daerah-daerah 3T, karena upaya pencairan sendiri memerlukan biaya yang mungkin lebih besar dari besaran KIP sendiri. Menanggapi hal ini, Salam (Kadisdik Gowa) mengemukakan bahwa upaya perluasan jangkauan pencairan bagi daerah-daerah 3T, misalnya dengan penggunaan wesel pos terdekat area masyarakat berada.

Selain kondisi dan berbagai kendala baik dalam hal pendataan, penyaluran, pencairan, serta penggunaan, diskusi juga ditujukan pada timbal balik dari semua partisipan baik narasumber maupun peserta mengenai rekomendasi perbaikan serta apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program. Hamid Muhamad dan Abdullah Faqih memaparkan pentingnya membangun data yang terintegrasi antar-sektor kementerian, baik BDT Kemensos, Dapodik Kemdikbud, maupun EMIS Kemenag. Selain itu, Faqih juga mengemukakan bahwa data yang diterima bisa memberikan umpan balik untuk BDT.

Kemudian dalam hal penjangkauan anak-anak yang putus sekolah, Dyah sebagai perwakilan dari TNP2K memaparkan bahwa upaya-upaya lebih diperlukan untuk menjangkau anak yang putus sekolah, tidak bisa berhenti pada insentif yang didapatkan melalui Kartu Indonesia Pintar.

Santoso, perwakilan dari Article 33 memaparkan pandangannya terkait pengembangan program

Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan kartu, Santoso sebagai perwakilan dari Article 33 mengemukakan pendapatnya mengenai performance indicator dimana proses pembelajaran siswa hingga ia lulus dan meneruskan lagi ke jenjang yang lebih tinggi menjadi indikator yang patut dipertimbangkan dalam pemberian kartu. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Dyah (TNP2k) dan Nisa (Peneliti PSPK) bahwa graduation insentive dan atau atrack achievement bisa dipertimbangkan dalam pengembangan efektivitas penyaluran KIP.

Diskusi ditutup dengan simpulan moderator yang mengemukakan bahwa banyak area dalam PIP yang dapat ditingkatkan. Salah satu yang menjadi prioritas adalah terkait integrasi data, yang membutuhkan koordinasi antar kementerian. Namun, yang tidak kalah penting adalah memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, yang tidak dapat diselesaikan hanya lewat PIP. Setiap pihak diajak dan memiliki pilihan untuk mengambil peran dalam meningkatkan efektivitas PIP dan akses pendidikan yang berkualitas ini.

 

Beranda PSPK Jilid X, Kemerdekaan Guru: Dari Wajib Belajar Menjadi Gemar Belajar

Jakarta, 30 November 2017. Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) bersama Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Balitbang Kemdikbud RI), Forum Riset Pendidikan (FORDIK), dan Kampus Guru Cikal (KGC)  mengadakan sebuah diskusi publik melalui Beranda PSPK Jilid X bertajuk “Kemerdekaan Guru: Dari Wajib Belajar Menjadi Gemar Belajar” dengan sejumlah narasumber yang terdiri dari beberapa elemen baik organisasi, pemangku kebijakan, maupun guru sebagai aktor yang berperan secara langsung dalam topik diskusi kali ini saling memberikan perspektifnya masing-masing mengenai kemerdekaan guru.

Dr. Iwan Syahril, Ph. D., sebagai moderator Beranda PSPK Jilid X membuka diskusi terkait kemerdekaan guru

Melalui moderator Dr. Iwan Syahril, Ph. D., dosen Fakultas Pendidikan Sampoerna University yang juga merupakan salah satu peneliti PSPK, topik beserta sejumlah aspek di dalamnya dikaji secara dinamis baik melalui perspektif dari para narasumber maupun dari tanggapan sejumlah peserta yang merupakan perwakilan sejumlah elemen, seperti guru, pengawas, kepala sekolah, peneliti, pemangku kebijakan, serta organisasi terkait.

Diskusi diawali dengan pemaparan konsep terkait kemerdekaan guru baik dari perspektif pendekatan teori, praktik baik, serta regulasi kebijakan terkait. Itje Chodidjah, salah seorang peneliti PSPK memaparkan pentingnya proses refleksi dalam menjembatani guru mengembangkan kebiasaan belajar dalam aktivitas mengajarnya. Melalui pengalamannya sebagai pelatih guru selama lebih dari duapuluh tahun serta disertasinya terkait pelatihan prajabatan (in-service training), ia mengemukakan bahwa guru sebagai pemimpin pembelajaran (leader of learning) perlu menggali apa yang dilakukan dan belajar dari apa yang dilakukan. Guru menggali apa yang dialami terus menerus sehingga menjadi dirinya terus mendapatkan pembaruan, guru yang reflektif digambarkan sebagai guru yang terus belajar.

Sementara itu, Bukik Setiawan sebagai dosen Kampus Guru Cikal (KGC) yang juga merupakan salah seorang peneliti PSPK memaparkan konsep kemerdekaan guru dalam pendekatan teori dan praktik baik yang telah dipeloporinya selama lebih dari 5 tahun melalui pelatihan guru di Komunitas Guru Belajar (KGB). Ia mengemukakan bahwa merdeka belajar merupakan salah satu prediktor yang memberikan kontribusi bagi guru untuk meningkatkan performanya. Guru yang merdeka belajar menunjukkan kemampuannya dalam menetapkan tujuan yang bermakna, merancang proses untuk mencapai tujuan tersebut, dan merefleksikannya. Sehingga, guru akan terus memonitor apa yang dikerjakannya, apakah sudah relevan atau belum. Salah kaprah terjadi ketika merdeka belajar diasosiasikan dengan  kebebasan dan melawan aturan.

Melalui berbagai pelatihan yang telah dikembangkannya, Bukik menemukan bahwa merdeka belajar menjadi salah satu kunci dalam pengembangan guru. Dalam pelatihan yang dilakukan KGC, sebagian besar guru menunjukkan inisiatif, hal ini membuktikan bahwa belajar merupakan kebutuhan, sehingga ketika guru sudah menyadari kebutuhannya ia akan berusaha untuk memenuhinya.

Kemudian, Temu Ismail, S. Pd., M. Si. (Kabag Hukum, Tatalaksana, dan Kerjasama GTK) sebagai salah satu narasumber terkait pemangku kebijakan memaparkan kemerdekaan guru dalam perspektif regulasi, di mana revolusi guru pada tahun 2005 melalui undang-undang guru dan dosen menjadi salah satu produk kebijakan yang mengawali berkembangkan regulasi yang berfokus mengatur guru dan sejumlah aspek di dalamnya. Termasuk Permen PAN RB No.16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Sejumlah upaya dilakukan untuk mengatasi hambatan tertentu yang dirasakan guru, seperti beban kerja yang harus dipenuhi oleh guru-guru mata pelajaran dengan jam mengajar sedikit yang membuatnya harus mengajar di beberapa sekolah untuk memenuhi kewajiban jam mengajar. Salah satunya dengan mengupayakan aktivitas intrakurikuler, ekstrakurikuler dan kokurikuler sebagai bagian dari jam kerja.

Anik Susilowati, S. Pd., salah satu narasumber perwakilan guru yang menceritakan pengalamannya sebagai guru yang mengalami perubahan sejalan dengan kebutuhannya dalam merdeka belajar

Selain itu, Anik Susilowati, S.Pd., sebagai salah seorang narasumber yang merupakan guru peserta pelatihan kompetensi sosial & kepribadian menceritakan perubahan yang dirasakan setelah mengikuti pelatihan, di mana sebelum mengikuti pelatihan ia hanya berorientasi pada  nilai siswa yang secara tidak langsung membuat dirinya begitu kaku dalam mengajar. Merdeka belajar membuatnya mampu menyadari bahwa belajar merupakan kebutuhan sehingga siswa akan berinisiatif memenuhi kebutuhannya sendiri. Ia juga mengemukakan pentingnya role model yang mampu membantunya dalam proses berlatih berefleksi, dalam hal ini sosok pelatih guru yang ia temui dirasa sangat membantu, hal ini juga dikemukakan sejumlah guru lain yang menjadi peserta diskusi.

Dalam diskusi, Yahya Umar, Ph. D., sebagai salah seorang peserta perwakilan dari Tim Kualitas Pendidikan Balitbang merefleksikan pertanyaan apakah merdeka belajar bisa menjamin peningkatan performa guru yang juga berkontribusi pada peningkatan kualitas peserta didik. Untuk itu, ia menekankan pentingnya topik pembelajaran yang relevan bagi guru untuk mengembangkan dirinya.

Kemudian, Najelaa Shihab sebagai salah satu pendiri PSPK bahwa  jarang sekali topik guru ini bebas dari kerangka politik, opini, dan atau kepentingan tertentu. Sehingga membuka percakapan yang berfokus pada substansi seperti ini sangat bermanfaat. Regulasi yang esensinya adalah untuk perubahan perilaku, harus dilihat berdasarkan ekosistem pada dasarnya terus berubah.

Suasana diskusi publik Beranda PSPK Jilid X mengenai kemerdekaan guru, bertempat di ruang Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Diskusi ditutup dengan pesan yang disampaikan moderator bahwa guru yang merdeka akan belajar secara merdeka. Merdeka bukanlah asal-asalan tetapi memiliki tujuan dan impian yang jelas, ada tiga elemen utama:

  1. Tatanan. Merdeka belajar memerlukan tatanan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang relevan, memberdayakan, menginspirasi, memandirikan, memajukan, dan mencerahkan. Tatanan ini mensyaratkan semua pihak-praktisi, akademisi, birokrasi, masyarakat-untuk terus belajar dan melakukan refleksi secara kritis-konstruktif dan berkelanjutan, agar setiap langkah dan upaya benar-benar membawa kemajuan bangsa Indonesia.
  2. Guru merdeka belajar tidak terjadi secara ujug-ujug. Seperti pembelajar lainnya, guru memerlukan tuntunan dalam proses belajarnya tersebut. Tuntunan ini pun harus didasarkan pada ilmu pengetahuan yang relevan. Diperlukan struktur-struktur dan simpul-simpul formal dan informal agar inspirasi menjadi aksi dan kolaborasi hidup yang dinamis.
  3. Teladan. Guru merdeka belajar memerlukan teladan dan menjadi teladan. Teladan bukanlah dicari tetapi diraih. Teladan bukanlah kesempurnaan melainkan kegigihan untuk berpegang teguh pada impian, tatanan, dan tuntunan berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan komitmen menjadi pendidik.