Beranda PSPK Jilid XIV: Zonasi dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan

Catharina M. Girsang, sebagai staf ahli regulasi pendidikan di Kemdikbud RI memaparkan perspektif umum terkait sistem zonasi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (2018), bertempat di Ruang Diskusi Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, PSPK kembali melangsungkan diskusi terbuka dengan sejumlah pemangku kepentingan melalui Beranda PSPK. Menanggapi isu mengenai sistem zonasi pendidikan, sebagaimana hadir dalam sejumlah pemberitaan akhir-akhir ini, Beranda PSPK kali ini mengangkat topik “Zonasi dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan”. Beranda Jilid XIV ini dihadiri oleh dua narasumber utama, Catharina M. Girsang S. H., S. E., M. H. (Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan, Kemdikbud RI) dan Nisa Felicia, Ph. D. (Peneliti PSPK dan Dosen Sampoerna University), diskusi yang dimoderasi oleh Elin Driana, Ph. D. (Peneliti PSPK dan Dosen Universitas Muhammadiyah Prof Dr. Hamka ) ini berlangsung secara partisipatif.

Nisa Felicia, Ph. D. membuka diskusi dengan pemaparan terkait sistem zonasi dalam pendekatan teoritis. Jika kembali pada esensi pemerataan dan atau equity, layanan yang diberikan oleh institusi pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang beragam. Hal ini menjadi penting karena jika pemerataan berjalan dengan ideal, siswa akan mendapatkan kesempatan untuk mengoptimalkan potensinya. Dalam perspektif sistem, hal ini akan mendorong peningkatan kualitas hasil belajar siswa yang relatif sama baiknya.

Dalam kaitannya dengan sistem zonasi, paradigma pemangku kebijakan dan masyarakat menjadi hal yang turut berkontribusi dalam keberhasilan tujuan pemerataan. Konkretnya, berkurangnya pelabelan ‘sekolah favorit’ sebagai paradigma yang cenderung bersifat market place menjadi salah satu indikator penting akan keberhasilan upaya pemerataan.

Hal ini, juga disetujui oleh Catharina M. Girsang S. H., S. E., M. H. yang mengemukakan bahwa penghilangan status ‘sekolah favorit’ menjadi salah satu tujuan dalam sistem zonasi pendidikan. Sistem zonasi pendidikan ini tertuang dalam Permendikbud No. 14/2018 tentang PPDB, di mana jarak menjadi prioritas pertama penerimaan siswa baru.

Disadur dari Kemdikbud RI

Selain jarak, sejumlah aspek lain dipertimbangkan sebagai prioritas dalam penerimaan siswa baru. Secara umum, urutan prioritas PPDB tersebut adalah: 1) Jarak; 2) Hasil ujian; serta 3) Prestasi khusus (khusus jenjang sekolah dasar usia menjadi prioritas utama, dan bagi SMK jarak tidak menjadi prioritas). Pada praktiknya, perbedaan interpretasi setiap daerah dalam memaknai proporsi prioritas serta teknis implementasi turut menimbulkan konsekuensi tertentu. Beberapa konsekuensi tersebut dirasa merugikan sejumlah pihak, terutama siswa sebagai penerima layanan. Seperti yang dipaparkan oleh Septiana Dewi, salah satu perwakilan orangtua siswa. Ia menceritakan bahwa anaknya tidak bisa diterima bahkan oleh enam sekolah negeri sekitar rumahnya karena ‘kalah dekat’ dibanding calon siswa lain. Meskipun jarak ke sekolah menurutnya tergolong dekat, kurang lebih 1,5 km.

Abduh, salah satu peserta dalam diskusi mengemukakan perlunya mempertimbangkan kombinasi antara zonasi dan prestasi, di mana masing-masing memberikan poin tersendiri. Catharina M. Girsang S. H., S. E., M. H. menanggapi bahwa hal ini bisa dipertimbangkan sebagai pilihan terahir bukan pertama. Titik berat dari kebijakan ini adalah mempertimbangkan jarak sebagai prioritas, sehingga dinas pendidikan harus mampu menganalisis peta pendidikan di daerahnya. Jika hal ini dilakukan, persepsi jarak yang ideal setiap daerah tentu akan berbeda-beda, sehingga proporsi penerimaan tetap pada prioritas yang ditetapkan Permendikbud. Selain itu, interpretasi akan prestasi juga perlu ditegaskan, misalnya olimpiade bukan nilai rapor. Transparansi penerimaan siswa juga menjadi hal penting, di mana orangtua harus tahu mana jalur zonasi, prestasi, dan perpindahan atau di luar zona, serta berapa persentasinya. Jalur prestasi memang diprioritaskan kepada siswa di luar zonanya, sehingga secara proporsi (5%) juga tergolong kecil, karena asumsinya hanya orang tua yang mampu secara finansial yang dapat menyekolahkan cukup jauh dan memerlukan cost yang tidak kecil.

Hal ini, juga dikemukakan Nisa Felicia, Ph. D. yang mengemukakan bahwa daerah perlu paham mengapa proporsi tersebut menjadi penting. Prioritas 20% siswa yang berasal dari keluarga miskin (dalam 90 persen sistem zonasi) mungkin dikarenakan secara proporsi siswa dengan karakteristik tersebut lebih dominan, sementara di daerah lain seperti daerah sub-urban mungkin akan berbeda. Selain itu, jika kita memperbesar proporsi 5% maka ketimpangan justru akan tetap terjadi.

Nisa Felicia, Ph. D. juga mengemukakan hasil studinya melalui analisis data PISA. Ia menemukan bahwa terdapat ketimpangan capaian performa siswa Indonesia antar sekolah secara signifikan. Salah satu faktor yang berkontribusi pada ketimpangan ini adalah status sosial-ekonomi, di mana sekolah yang didominasi oleh siswa dengan golongan ekonomi menengah-atas lebih tinggi daripada sekolah dengan dominasi siswa yang berasal dari ekonomi menengah-bawah. Artinya, jika anak-anak diberi kesempatan untuk berada di sekolah yang sama, maka peluang untuk menumbuhkan potensi terbaiknya semakin besar, sehingga pemerataan kualitas lulusan akan meningkat. Nisa juga mengemukakan, bahwa berdasarkan hal tersebut penggunaan indeks sekolah pada perguruan tinggi juga perlu dihapuskan. Pada faktanya, bahkan untuk anak yang berasal dari sekolah favorit sekalipun tetap harus berjuang untuk mendapatkan capaian terbaik.

Sistem zonasi ini memang membutuhkan koordinasi sejumlah pihak dan kebijakan lanjutan. Hal ini juga diungkapkan Catharina sebagai staf ahli regulasi pendidikan di Kemdikbud RI bahwa kebijakan PPDB ini merupakan salah satu dari rangkaian kebijakan lainnya seperti PPK (Penguatan Pendidikan Karakter), pengaturan beban kerja guru, dan lain sebagainya.

Jika melihat lebih luas lagi, penerapan sistem zonasi ini mengingatkan kita terhadap Trisentra Pendidikan Ki Hadjar Dewantara, karena sekolah sebagai institusi pendidikan memiliki peluang saling berkolaborasi dengan institusi lain di sekitarnya, termasuk sekolah lain, masyarakat serta organisasi kemasyarakatan lainnya, karena siswa yang bersekolah disana merupakan anak-anak yang berasal dari lingkungan sekitar sekolah. Perubahan paradigma ini bisa menjadi salah satu titik kunci dalam keberhasilan pemerataan pendidikan yang berkualitas di Indonesia.